Surabaya- Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai Gerindra, Cahyo Harjo Prakoso melaksanakan Kegiatan serap aspirasi masa reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kembali digelar di Surabaya, Sabtu (14/2/2026).
Acara berlangsung mulai pukul 13.30 WIB di halaman rumah warga, Jalan Kebangsren I RT 3/RW 3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menampung berbagai masukan, usulan pembangunan, serta persoalan yang dihadapi warga di lingkungan setempat.
Saat ini, Cahyo ditugaskan sebagai Sekretaris Fraksi sekaligus anggota Komisi E dan Badan Anggaran DPRD Jatim. Ia menjelaskan bahwa Komisi E membidangi sektor kesejahteraan rakyat, meliputi Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga pembinaan terhadap KONI, Pramuka, serta rumah sakit daerah di seluruh Jawa Timur.
Karena itu, ia mempersilakan warga menyampaikan berbagai persoalan, khususnya terkait pelayanan kesehatan, BPJS, pendidikan, maupun jaminan sosial. Aspirasi yang masuk, katanya, akan menjadi bahan rapat dan evaluasi bersama dinas terkait agar pelayanan publik dapat semakin ditingkatkan.
“Kalau ada kendala pelayanan di rumah sakit daerah atau persoalan BPJS, mohon disampaikan kepada kami. Tugas kami adalah melakukan pengawasan agar pelayanan bisa lebih cepat, efektif, dan efisien,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran (budgeting), dan pengawasan (monitoring). Namun pelaksanaan program tetap berada di ranah eksekutif.
“Kami tidak memiliki kewenangan eksekusi. Yang kami lakukan adalah menyusun regulasi, membahas anggaran yang diajukan pemerintah, dan melakukan pengawasan agar program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.
Dalam suasana dialog yang hangat dan diselingi canda, Cahyo juga mengapresiasi peran aktif ibu-ibu dan tokoh masyarakat sebagai penggerak informasi serta agen perubahan di lingkungan masing-masing. Ia berharap komunikasi antara warga dan wakil rakyat dapat terus terjalin demi menjaga Kota Surabaya tetap aman, nyaman, dan sejahtera.
Ia menegaskan bahwa masa reses merupakan momentum untuk lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat.
“Kegiatan ini adalah jaring aspirasi. Monggo disampaikan unek-unek maupun permasalahan di wilayah ini agar bisa kita tindaklanjuti sesuai kewenangan kami,” pungkasnya.
Cahyo Harjo Prakoso, menyerap berbagai aspirasi warga Kebangsren, Kecamatan Genteng, Surabaya.
Dalam dialog tersebut, Cahyo menegaskan bahwa seluruh perjuangannya di parlemen ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Semua yang kita lakukan harus untuk peningkatan kesejahteraan bersama. Bukan untuk pribadi, tetapi untuk lingkungan kita, masyarakat sekitar, dan tetangga kita,” ujarnya disambut tepuk tangan warga.
Ia mengaku optimistis Kota Surabaya akan menjadi kota yang semakin baik apabila masyarakat dan wakil rakyat terus bersinergi dalam mengawal berbagai persoalan sosial.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah terkait persoalan bantuan sosial dan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran). Menanggapi hal itu, Cahyo menjelaskan bahwa saat ini pemerintah pusat tengah melakukan penyempurnaan data melalui DTSL (Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional).
Ia menerangkan bahwa selama ini masih terjadi ketidaksinkronan data antara pemerintah daerah, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran.
“Ada kondisi di mana yang seharusnya menerima justru tidak menerima, sementara yang mampu malah mendapatkan bantuan. Ini yang sedang dibenahi,” jelasnya.
Melalui DTSL, masyarakat akan diklasifikasikan dalam 10 desil tingkat kesejahteraan. Untuk kategori desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat paling rentan yang diprioritaskan menerima bantuan sosial, termasuk BPJS PBI.
Cahyo menegaskan, apabila terdapat warga dengan penyakit kronis yang mengalami kendala pelayanan akibat proses penyesuaian data BPJS PBI, ia meminta agar segera disampaikan kepadanya untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.
“Kalau ada warga yang butuh penanganan cepat, khususnya penyakit kronis, sampaikan kepada saya. Akan saya atensi agar tetap mendapatkan pelayanan optimal,” tegasnya.
Selain isu kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait keberadaan TK Raudhatul Athfal (RA) atau TK keagamaan di wilayah tersebut. Menurut Cahyo, pendidikan usia dini merupakan fondasi utama pembentukan karakter generasi penerus.
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Program Bantuan Hibah yang dapat dimanfaatkan untuk renovasi rumah ibadah maupun fasilitas pendidikan, sepanjang memiliki badan hukum atau yayasan resmi.
“Kalau badan hukumnya ada, insyaallah bisa kita usulkan bantuan hibah untuk renovasi. Nanti kita kawal bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Cahyo juga menyatakan komitmennya membantu secara pribadi untuk kebutuhan fasilitas lingkungan berupa terop (tenda) ukuran 3×4 meter sebanyak tiga unit untuk digunakan warga RW setempat.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa menanggapi aspirasi persoalan infrastruktur seperti jalan dan saluran air merupakan kewenangan pemerintah kota. Namun sebagai legislator provinsi sekaligus Ketua DPC Gerindra Surabaya, ia berjanji akan berkoordinasi dengan anggota DPRD Kota Surabaya untuk mengawal aspirasi tersebut.
“Kami di DPRD provinsi memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Untuk teknis pelaksanaan ada di eksekutif. Tapi aspirasi warga tetap akan kami kawal,” tegasnya.
Menutup dialog, Cahyo membuka ruang komunikasi melalui media sosial pribadinya yang ia kelola langsung.
“Silakan sampaikan aspirasi melalui media sosial saya. Itu saya pegang sendiri dan pasti saya baca serta saya balas,” pungkasnya.
Kegiatan reses tersebut berlangsung hangat dan penuh interaksi, menjadi momentum penting bagi warga Kebangsren untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur kepada wakil rakyatnya.
Komentar