PALU, Mediacentral.info – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Ruang Polibu Kantor Gubernur pada Kamis (9/4).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sulteng menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana alam dan penanganan serius terhadap kejadian luar biasa (KLB) penyakit campak yang tengah melanda wilayah tersebut.
Wagub Reny menyampaikan bahwa pengalaman pahit gempa, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 telah mengubah paradigma pembangunan di Sulawesi Tengah. Saat ini, pemerintah daerah berfokus mengintegrasikan pembangunan tangguh bencana guna meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materiil di masa depan.
“Kami berharap dukungan Komisi VIII DPR RI dapat memperkuat langkah mitigatif agar masyarakat semakin terlindungi, baik dari dampak bencana alam maupun bencana non-alam,” ujar Wagub Reny dalam sambutannya
Selain ancaman banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi, Wagub menyoroti tantangan kesehatan serius berupa KLB Campak. Sebagai langkah cepat, pemerintah tengah menggencarkan imunisasi tambahan melalui program Outbreak Response Immunization (ORI) yang menyasar anak-anak balita di seluruh wilayah terdampak.
Suasana kunjungan kerja kali ini terasa akrab karena rombongan Komisi VIII dipimpin oleh Sigit Purnomo Said (Pasha Ungu), yang merupakan mantan Wakil Wali Kota Palu periode 2015-2020. Kehadiran figur yang memahami karakteristik wilayah Sulteng ini diharapkan mampu mempercepat penyampaian aspirasi daerah ke tingkat pusat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan BNPB dan Kementerian Sosial yang mendampingi rombongan turut menyerahkan sejumlah bantuan sosial kemanusiaan dan kebencanaan sebagai bentuk perhatian nyata pemerintah pusat.
Menutup rangkaian pertemuan, rombongan Komisi VIII dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan ke dua lokasi bersejarah dampak bencana 2018, yaitu Masjid Terapung di Pantai Taman Ria yang tersapu tsunami, Kelurahan Balaroa yang hancur akibat fenomena likuifaksi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi basis data bagi DPR RI dalam menyusun kebijakan anggaran dan pengawasan yang lebih komprehensif bagi pemulihan serta ketahanan Provinsi Sulawesi Tengah.***
Komentar