SURABAYA —Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPRKPCK) Provinsi Jawa Timur I Nyoman Gunadi, S.T., M.T..memaparkan secara rinci berbagai tantangan, capaian, dan strategi daerah dalam mendukung program nasional 3 Juta Rumah serta penanganan kawasan kumuh. Paparan ini disampaikan dalam agenda koordinasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, hingga lembaga sosial kemasyarakatan.
Gunadi menjelaskan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi besar dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa menghadapi tekanan kebutuhan hunian yang terus meningkat. “Dinamika perkotaan dan besarnya jumlah penduduk membuat kebutuhan rumah dan penanganan permukiman menjadi semakin mendesak,” ujarnya.
Dalam program rumah subsidi, Gunadi menyebutkan bahwa penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Jawa Timur masih berada di peringkat keempat nasional, di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Jumlah penyerapan terbaru tercatat sekitar 13 ribu unit, dari total kuota pusat yang mencapai 25 ribu unit.
Untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi, Pemprov telah mengembangkan aplikasi berbasis digital bekerja sama dengan asosiasi pengembang dan BPJS. Aplikasi ini ditujukan agar informasi rumah subsidi dapat lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk ASN, guru, dan wartawan.
Gunadi mengungkapkan bahwa backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur mencapai 86 ribu unit berdasarkan sinkronisasi data dari seluruh kabupaten/kota melalui aplikasi Smart RTLH. Aplikasi ini menjadi basis data tunggal agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
“Data awal lebih dari 200 ribu. Setelah diverifikasi bersama 38 kabupaten/kota, angka riil yang bisa ditangani sekitar 86 ribu unit,” jelasnya.
Gunadi memerinci ketersediaan rumah subsidi di Jawa Timur: Stok siap huni: 6.947 unit sedangkan Dalam proses pembangunan: 10.087 unit dan Rencana pembangunan 2026: 15.350 unit
Ia menegaskan bahwa data tersebut sudah disiapkan untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat program pemerintah pusat melalui Tapera dan berbagai skema subsidi perumahan.
Salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan rumah tapak adalah terbatasnya lahan yang layak di wilayah perkotaan. Gunadi mencontohkan wilayah Sidoarjo yang sulit dikembangkan karena hampir seluruh lahan calon perumahan masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau LP2B.
“Ketika kita overlay peta dengan usulan pengembang, hampir semuanya masuk LP2B. Ini kendala besar dalam penyediaan rumah terjangkau,” tegasnya.
Karena tantangan itu, ia mendorong agar pengembangan hunian perkotaan lebih difokuskan pada rumah susun atau hunian vertikal.
Gunadi memaparkan bahwa sejumlah lembaga dan pengembang telah mendukung program perbaikan RTLH di Jawa Timur Yayasan Buddha Tzu Chi Total: 500 unit
Di Wonokromo: 62 unit, Tegalsari: 191 unit, Sawahan: 240 unit. Sedangkan LIPPO Group Total: 500 unit di Sidoarjo: 110 unit, Kota Malang: 40 unit, Kab. Malang: 50 unit dan Pasuruan: 100 unit. Serta Ciputra Group Total: 200 unit, mayoritas di kawasan Surabaya.
Pemprov Jatim juga menggandeng Kodam V/Brawijaya dan Lantamal untuk penanganan RTLH dengan alokasi masing-masing 1.900 unit dan 300 unit.
Gunadi menegaskan bahwa sejak 2024, Pemprov Jatim mengubah pendekatan penanganan kawasan kumuh dari parsial menjadi terpadu dan terintegrasi. Langkah ini dilakukan setelah luas kawasan kumuh Jatim yang sebelumnya tercatat 14 ribu hektare diverifikasi ulang menjadi sekitar 8 ribu hektare melalui aplikasi Sitawan.
“Selama ini kabupaten, provinsi, dan pusat bekerja di lokasi berbeda, sehingga tidak pernah tuntas. Sekarang kita kerja serentak, sekali sentuh harus selesai,” jelasnya.
Tahun 2025, dua daerah telah ditangani yakni Kabupaten Mojokerto: 11,8 hektare dan Kabupaten Pasuruan: 10,6 hektare
Untuk tahun 2026, empat daerah lolos seleksi:Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kota Madiun.dan Kabupaten Sidoarjo
Gunadi mengajak seluruh kabupaten/kota, kementerian, pengembang, dan masyarakat untuk mempererat sinergi dalam penyediaan hunian layak.
“Menteri menargetkan 3 juta rumah. Jawa Timur harus bisa minimal juara dua. Secara penduduk kita terbesar kedua, wilayah kita luas, hanya saja lahan kita banyak masuk LP2B. Ini harus dicari solusinya,” tegasnya.
Ia juga mendorong wacana land banking untuk permukiman, serta percepatan pembangunan hunian vertikal untuk kawasan perkotaan.
Gunadi menutup paparannya dengan harapan agar seluruh pihak terus berkolaborasi.
“Insyaallah dengan sinergi pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat, kebutuhan dasar berupa rumah layak dapat kita penuhi. Mari bersama mempercepat terwujudnya hunian layak dan terjangkau di Jawa Timur,” pungkasnya.
Kepala PKPR Cipta Karya I Nyoman Gunadi : Jawa Timur Dorong Penyediaan Hunian Layak Lewat Integrasi Data, Percepatan Izin hingga Kolaborasi Pengembang
SURABAYA — Kepala PKPR Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, I Nyoman Gunadi, memaparkan secara rinci berbagai tantangan, capaian, dan strategi daerah dalam mendukung program nasional 3 Juta Rumah serta penanganan kawasan kumuh. Paparan ini disampaikan dalam agenda koordinasi bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, hingga lembaga sosial kemasyarakatan.
Gunadi menjelaskan bahwa Jawa Timur sebagai provinsi besar dengan jumlah penduduk sekitar 42 juta jiwa menghadapi tekanan kebutuhan hunian yang terus meningkat. “Dinamika perkotaan dan besarnya jumlah penduduk membuat kebutuhan rumah dan penanganan permukiman menjadi semakin mendesak,” ujarnya.
Dalam program rumah subsidi, Dirinya menyebutkan bahwa penyerapan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Jawa Timur masih berada di peringkat keempat nasional, di bawah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi. Jumlah penyerapan terbaru tercatat sekitar 13 ribu unit, dari total kuota pusat yang mencapai 25 ribu unit.
Untuk mempercepat penyerapan rumah subsidi, Pemprov telah mengembangkan aplikasi berbasis digital bekerja sama dengan asosiasi pengembang dan BPJS. Aplikasi ini ditujukan agar informasi rumah subsidi dapat lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk ASN, guru, dan wartawan.
I Nyoman Gunadi mengungkapkan bahwa backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur mencapai 86 ribu unit berdasarkan sinkronisasi data dari seluruh kabupaten/kota melalui aplikasi Smart RTLH. Aplikasi ini menjadi basis data tunggal agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran.
“Data awal lebih dari 200 ribu. Setelah diverifikasi bersama 38 kabupaten/kota, angka riil yang bisa ditangani sekitar 86 ribu unit,” jelasnya.
Gunadi memerinci ketersediaan rumah subsidi di Jawa Timur: Stok siap huni: 6.947 unit sedangkan Dalam proses pembangunan: 10.087 unit dan Rencana pembangunan 2026: 15.350 unit
Ia menegaskan bahwa data tersebut sudah disiapkan untuk memudahkan masyarakat dan mempercepat program pemerintah pusat melalui Tapera dan berbagai skema subsidi perumahan.
Salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan rumah tapak adalah terbatasnya lahan yang layak di wilayah perkotaan. Gunadi mencontohkan wilayah Sidoarjo yang sulit dikembangkan karena hampir seluruh lahan calon perumahan masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD) atau LP2B.
“Ketika kita overlay peta dengan usulan pengembang, hampir semuanya masuk LP2B. Ini kendala besar dalam penyediaan rumah terjangkau,” tegasnya.
Karena tantangan itu, ia mendorong agar pengembangan hunian perkotaan lebih difokuskan pada rumah susun atau hunian vertikal.
Gunadi memaparkan bahwa sejumlah lembaga dan pengembang telah mendukung program perbaikan RTLH di Jawa Timur Yayasan Buddha Tzu Chi Total: 500 unit
Di Wonokromo: 62 unit, Tegalsari: 191 unit, Sawahan: 240 unit. Sedangkan LIPPO Group Total: 500 unit di Sidoarjo: 110 unit, Kota Malang: 40 unit, Kab. Malang: 50 unit dan Pasuruan: 100 unit. Serta Ciputra Group Total: 200 unit, mayoritas di kawasan Surabaya.
Pemprov Jatim juga menggandeng Kodam V/Brawijaya dan Lantamal untuk penanganan RTLH dengan alokasi masing-masing 1.900 unit dan 300 unit.
Gunadi menegaskan bahwa sejak 2024, Pemprov Jatim mengubah pendekatan penanganan kawasan kumuh dari parsial menjadi terpadu dan terintegrasi. Langkah ini dilakukan setelah luas kawasan kumuh Jatim yang sebelumnya tercatat 14 ribu hektare diverifikasi ulang menjadi sekitar 8 ribu hektare melalui aplikasi Sitawan.
“Selama ini kabupaten, provinsi, dan pusat bekerja di lokasi berbeda, sehingga tidak pernah tuntas. Sekarang kita kerja serentak, sekali sentuh harus selesai,” jelasnya.
Tahun 2025, dua daerah telah ditangani yakni Kabupaten Mojokerto: 11,8 hektare dan Kabupaten Pasuruan: 10,6 hektare
Untuk tahun 2026, empat daerah lolos seleksi:Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kota Madiun.dan Kabupaten Sidoarjo
Gunadi mengajak seluruh kabupaten/kota, kementerian, pengembang, dan masyarakat untuk mempererat sinergi dalam penyediaan hunian layak.
“Menteri menargetkan 3 juta rumah. Jawa Timur harus bisa minimal juara dua. Secara penduduk kita terbesar kedua, wilayah kita luas, hanya saja lahan kita banyak masuk LP2B. Ini harus dicari solusinya,” tegasnya.
Ia juga mendorong wacana land banking untuk permukiman, serta percepatan pembangunan hunian vertikal untuk kawasan perkotaan.
Gunadi menutup paparannya dengan harapan agar seluruh pihak terus berkolaborasi.
“Insyaallah dengan sinergi pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat, kebutuhan dasar berupa rumah layak dapat kita penuhi. Mari bersama mempercepat terwujudnya hunian layak dan terjangkau di Jawa Timur,” pungkasnya.
Komentar