Surabaya — Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur menggelar kegiatan silaturahmi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, dalam rangka refleksi akhir tahun 2025 pada Rabu 31 Desember.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara Muslimat NU dan BPN Jatim, khususnya dalam penataan, pendampingan, dan percepatan sertifikasi aset-aset milik Muslimat NU, yayasan, serta pesantren di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP mengajak seluruh hadirin untuk menutup tahun 2025 dengan penuh rasa syukur dan menyongsong tahun 2026 dengan semangat baru serta perbaikan sikap dan kinerja.
“Hal-hal yang kurang baik kita tinggalkan di tahun 2025. Tahun 2026 kita songsong dengan semangat Bismillahirrahmanirrahim, dengan niat memperbaiki diri, akhlak, dan pelayanan,” ujarnya.
Asep Heri menegaskan komitmen BPN Jawa Timur untuk memberikan pendampingan penuh kepada Muslimat NU dalam proses sertifikasi tanah dan aset lembaga. Untuk itu, BPN Jatim akan membentuk tim khusus yang terdiri dari analis pertanahan, petugas pengukuran, serta bidang hak atas tanah yang akan bekerja secara terstruktur dan terkoordinasi.
“Kami akan membentuk tim terpadu yang secara khusus mendampingi aset-aset milik Muslimat NU, baik yayasan, pesantren, maupun aset perorangan yang dikelola untuk kepentingan umat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, seluruh aset akan diklasifikasikan dalam empat kategori utama. Pertama, aset dengan berkas lengkap yang dapat langsung didorong untuk didaftarkan. Kedua, aset dengan berkas belum lengkap yang akan dibantu pemenuhan administrasinya. Ketiga, aset yang belum memiliki bukti kepemilikan sama sekali namun sudah dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan atau pesantren, yang nantinya akan dirumuskan kebijakan khusus melalui koordinasi lintas sektor dan kementerian. Keempat, aset yang bermasalah, baik terkait batas maupun kepemilikan, yang akan ditangani oleh tim khusus.
“Tidak perlu khawatir. Semua akan kami dampingi. Yang lengkap kita daftarkan, yang belum lengkap kita bantu lengkapi, dan yang belum ada bukti akan kita carikan solusi kebijakan,” jelasnya.
Selain itu, BPN Jawa Timur juga akan meluncurkan dua gerakan bersama Muslimat NU. Pertama, Gerakan Pemasangan Tanda Batas Tanah secara serentak guna mencegah sengketa dan konflik lahan. Kedua, Gerakan Pengumpulan Data Yuridis untuk memperkuat bukti kepemilikan aset-aset Muslimat NU.
“Pemasangan patok batas ini penting agar tidak terjadi sengketa. Kami akan menyiapkan panduan teknis, pelatihan, hingga pendampingan langsung di lapangan,” tambahnya.
Asep Heri juga membuka peluang pemberian berbagai jenis hak atas tanah sesuai peruntukan, mulai dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hingga hak pakai, tergantung fungsi aset tersebut, apakah untuk pendidikan, pertanian, sosial, maupun kegiatan ekonomi lainnya.
“Untuk Muslimat NU, kami akan berikan pelayanan terbaik. Ini kado akhir tahun sekaligus awal tahun 2026. Bahkan jika diperlukan, kami siap membuka loket khusus layanan sertifikasi aset Muslimat NU,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Asep Heri turut menyampaikan rencana pelibatan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mendampingi pembuatan akta pendirian yayasan dan dokumen pendukung lainnya, termasuk mendorong kemudahan pembiayaan dan penyederhanaan persyaratan.
Ia berharap seluruh proses ini dapat berjalan lancar dengan dukungan semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para kiai, bu nyai, serta pengurus Muslimat NU di seluruh kabupaten/kota.
“Kami menganggap ini tugas mulia. BPN Jawa Timur siap mengawal dan mendampingi hingga tuntas demi menjaga aset umat agar aman, tertib, dan bermanfaat,” pungkasnya.
Komentar