SIDOARJO – Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono, M.I.Pol (BHS), menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur, penurunan angka stunting, serta penguatan transportasi publik di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Reses Masa Sidang II Tahun 2025–2026 yang digelar di Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, Senin (15/12/2025).
Dalam sambutannya, BHS menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah daerah, mulai dari Camat Gedangan, kepala desa, unsur TNI–Polri, hingga tokoh masyarakat yang hadir. Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan sarana penting bagi anggota legislatif untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Reses ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Semua masukan dari masyarakat Gedangan akan saya bawa dan perjuangkan di tingkat pusat,” ujar BHS.
BHS yang saat ini duduk di Komisi VII DPR RI menjelaskan bahwa komisinya bermitra dengan Kementerian Perindustrian. Ia menyoroti kondisi Gedangan dan sekitarnya yang merupakan kawasan padat industri sekaligus permukiman, sehingga membutuhkan penanganan serius terhadap persoalan kemacetan dan transportasi.
Menurutnya, solusi jangka panjang adalah mendorong transportasi publik massal, khususnya optimalisasi layanan kereta api. Ia mengusulkan penambahan jalur double track serta peningkatan jumlah perjalanan kereta agar masyarakat Sidoarjo yang bekerja di Surabaya dapat beralih dari kendaraan pribadi.
“Kalau kereta diperbanyak dan jam operasionalnya ditambah hingga malam hari, masyarakat tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi. Ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan,” jelasnya.
Selain transportasi, BHS juga menyoroti penyelesaian proyek infrastruktur strategis, seperti flyover dan overpass di wilayah Gedangan dan Sidoarjo. Ia menyatakan akan kembali menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan, serta mengoordinasikan dengan Komisi V DPR RI agar proyek-proyek tersebut masuk dalam prioritas anggaran nasional.
“Flyover Gedangan dan beberapa overpass sudah lama direncanakan. Ini akan terus saya kawal agar bisa segera diselesaikan demi kelancaran mobilitas masyarakat,” tegasnya.
Tak kalah penting, BHS memberikan perhatian khusus terhadap penurunan angka stunting. Ia mendorong peran aktif kader PKK dan pemerintah desa untuk menekan angka stunting hingga di bawah lima persen sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.
“Stunting adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau bisa ditekan secara signifikan, saya siap memberikan dukungan dan apresiasi sebagai bentuk motivasi,” ungkapnya.
Menutup sambutannya, BHS menegaskan bahwa DPR RI memiliki peran strategis dalam pembentukan undang-undang, penganggaran, serta pengawasan jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi dan mengawasi jalannya pembangunan.
“Kami di DPR adalah wakil masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan rakyat, itulah yang harus kami perjuangkan,” pungkasnya.
Komentar