oleh

Anwar Hafid : Kepala OPD Tidak Berinovasi, Anggaran Dipangkas

PALU, Mediacentral.info – Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya saat memimpin Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) ke-XXX di Lapangan Pogombo, Senin (27/4). Anwar menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi kini menerapkan kebijakan anggaran berbasis inovasi yang sangat ketat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau tidak ada inovasi, kita tidak berikan anggaran. Pastikan semua program memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jika tidak, maka kerja kita sia-sia,” tegas Anwar Hafid di hadapan para pejabat teras Sulawesi Tengah.

Dalam upacara yang mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” tersebut, Gubernur Anwar mengingatkan bahwa otonomi daerah jangan dimaknai secara sempit sebagai pelimpahan wewenang administratif belaka. Menurutnya, hakikat otonomi adalah kemandirian daerah dalam mengelola potensi lokal demi kesejahteraan rakyat.

Ia menyoroti fenomena birokrasi yang sering kali terjebak pada formalitas pengguguran kewajiban program tanpa melihat output di lapangan. Anwar menuntut agar setiap program kerja tidak hanya berakhir di atas kertas laporan, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh warga.

Menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Anwar menekankan bahwa pelayanan publik yang prima adalah indikator utama keberhasilan otonomi. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah guna mempercepat perwujudan Asta Cita.

“Intinya adalah pelayanan masyarakat. Semoga semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong bagi kita semua untuk mewujudkan kemajuan Bangsa Indonesia,” tambah mantan anggota DPR RI tersebut.

Upacara peringatan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, antara lain:

Wakil Gubernur: dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Wakil Ketua DPRD Sulteng: Hj. Arnila Hi. Moh. Ali, S.E., M.M, Sekretaris Provinsi: Dr. Novalina, M.M, Beserta jajaran Staf Ahli, Asisten, dan Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng.

Kebijakan “Tiada Inovasi, Tiada Anggaran” ini diharapkan menjadi pemantik bagi para birokrat di Sulawesi Tengah untuk lebih berani melahirkan terobosan solutif bagi persoalan masyarakat di daerah.***

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Mediacentral.info