Dewan Pengurus Wilayah Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA) Provinsi Sulawesi Tengah resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0009/BPW-HIPKA SULTENG/II/2026 tentang pembentukan kepengurusan karetaker BPD HIPKA Kabupaten Banggai. Dalam keputusan tersebut, Muhammad Arfan Syahputra ditunjuk sebagai Koordinator Karetaker.
Menindaklanjuti amanat tersebut, Muhammad Arfan Syahputra bergerak cepat dengan membentuk kepanitiaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) HIPKA Kabupaten Banggai. Pembentukan panitia ini menjadi langkah awal untuk melahirkan kepengurusan definitif yang sah dan berlegitimasi.
Dalam keterangannya, Arfan menegaskan bahwa pembentukan panitia Musda merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan roda organisasi HIPKA di Kabupaten Banggai berjalan sesuai dengan mekanisme dan prinsip organisasi.
“Sebagai koordinator karetaker, saya memandang bahwa langkah paling mendesak adalah menyiapkan Musyawarah Daerah. Ini penting agar HIPKA Banggai segera memiliki kepengurusan definitif yang kuat, solid, dan mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Muhammad Arfan Syahputra.
Ia juga menambahkan bahwa proses Musda akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme serta kebersamaan antar pengusaha yang tergabung dalam HIPKA.
“Musda ini bukan sekadar agenda formal organisasi, tetapi momentum konsolidasi bagi para pengusaha KAHMI di Banggai. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang tidak hanya representatif, tetapi juga visioner dalam menjawab tantangan ekonomi ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Arfan mengajak seluruh elemen pengusaha yang tergabung dalam HIPKA untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Musda tersebut.
“Partisipasi dan dukungan dari seluruh anggota sangat kami harapkan. Ini adalah kerja bersama untuk membangun organisasi yang kuat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” tutupnya.
Dengan terbentuknya panitia Musda, diharapkan proses konsolidasi organisasi HIPKA di Kabupaten Banggai dapat segera berjalan dan menghasilkan kepengurusan definitif yang mampu membawa organisasi ke arah yang lebih progresif.
Komentar