SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, masyarakat perlu memahami tujuan utama program tersebut sebelum menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaannya.
Benjamin menjelaskan bahwa MBG merupakan program yang dirancang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Upaya tersebut dinilai sangat penting karena kualitas generasi muda dalam 20 tahun ke depan akan menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai cita-cita sebagai negara maju pada tahun 2045.
“Program ini sejak awal disiapkan untuk menjaga dan menurunkan angka stunting. Tujuannya agar anak-anak Indonesia memiliki kecerdasan, kesehatan, dan kualitas yang baik ketika kelak menjadi penerus bangsa. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Ia menilai berbagai kasus yang muncul dalam pelaksanaan program tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan MBG secara keseluruhan. Menurut Benjamin, persoalan yang terjadi lebih disebabkan oleh tindakan oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangan, bukan kesalahan program itu sendiri.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Baginya, penindakan terhadap oknum harus terus dilakukan agar pelaksanaan program semakin baik dan akuntabel.
“Yang salah adalah oknum yang mengambil kebijakan yang tidak sesuai. Programnya sendiri tidak salah. Jangan sampai karena ada oknum, masyarakat kemudian meminta program ini dihentikan. Justru program ini harus tetap berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Dari sisi kesehatan, Benjamin menekankan bahwa pemenuhan gizi yang berkelanjutan sangat penting untuk perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Bahkan, perhatian terhadap kebutuhan gizi harus dimulai sejak masa kehamilan karena proses pembentukan otak anak berlangsung sejak dalam kandungan.
Oleh sebab itu, program MBG tidak hanya menyasar peserta didik di sekolah, tetapi juga ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang. Menurutnya, pemberian asupan gizi yang baik harus dilakukan secara berkesinambungan mulai dari masa kehamilan, balita, hingga anak memasuki usia sekolah dan remaja.
“Pembentukan otak dimulai sejak kehamilan. Karena itu program ini juga menyasar ibu hamil. Setelah lahir, anak harus terus mendapatkan perhatian gizi melalui posyandu, sekolah, hingga jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semua itu harus dikawal secara berkelanjutan,” katanya.
Benjamin juga menyoroti pentingnya evaluasi dalam pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. Ia menilai kondisi setiap sekolah dan daerah berbeda sehingga kebijakan tidak bisa diterapkan secara seragam.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang siswanya berasal dari keluarga mampu dan telah memiliki akses makanan yang cukup mungkin tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut. Namun sebaliknya, bagi sekolah yang siswanya berasal dari keluarga kurang mampu dan sering berangkat tanpa bekal atau uang saku, program MBG menjadi sangat penting.
“Jangan dipukul rata. Kalau ada sekolah yang siswanya sudah mampu dan tidak membutuhkan, itu bisa menjadi bagian dari efisiensi. Tetapi bagi anak-anak yang berangkat sekolah tanpa uang saku atau berasal dari keluarga kurang mampu, maka tambahan gizi ini sangat diperlukan,” jelasnya.
Terkait pelaksanaan saat masa liburan sekolah, Benjamin berpendapat bahwa secara medis pemberian makanan bergizi sebaiknya tetap berjalan. Namun pelaksanaannya dapat dilakukan secara fleksibel dengan memberi kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengambil makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau melalui mekanisme distribusi yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan bahwa yang terpenting adalah memastikan kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi secara berkelanjutan, tanpa harus memaksakan kepada pihak yang memang tidak membutuhkan.
“Intinya, dari sisi kesehatan dan medis, pemenuhan gizi itu harus terus berjalan. Mekanismenya bisa disesuaikan, bisa diambil di SPPG atau didistribusikan ke sekolah. Yang penting manfaatnya tetap dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” pungkasnya.
Komentar