Surabaya- Ketua Gabungan Pengusaha Mitra Badan Gizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Makhrus Sholeh, menyambut positif arahan yang disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn.) Trenggono. Meski demikian, Sementara itu, Makhrus Sholeh, menilai arahan yang disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan secercah harapan bagi para mitra. Namun, menurutnya, sebagian besar arahan tersebut masih bersifat normatif dan belum diikuti langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Ada sedikit harapan bagi mitra. Namun secara umum apa yang disampaikan masih normatif dan belum ada langkah konkret yang benar-benar memperhatikan mitra,” kata Makhrus.
Ia mencontohkan, hingga kini belum ada kepastian mengenai aturan suspend terhadap mitra, termasuk mekanisme, tata cara, maupun batas waktu pencabutan status suspend. Padahal, kejelasan regulasi tersebut sangat dibutuhkan agar mitra memiliki kepastian hukum dan kepastian usaha dalam menjalankan kerja sama dengan BGN.
Selain itu, Makhrus juga menyoroti belum adanya kejelasan terkait persoalan anggaran senilai Rp3 triliun yang menurutnya masih menjadi tanda tanya di kalangan mitra. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai penyelesaian persoalan tersebut.
Ia juga mengungkapkan masih banyak mitra yang belum menerima hak pembayaran meski telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Di antaranya adalah mitra penyedia sewa fasilitas maupun mitra yang memperoleh kontrak pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sesuai kontrak, pekerjaan maupun sewa sudah selesai. Namun sampai saat ini, sekitar tujuh bulan, pembayaran kepada mitra belum juga terealisasi,” ujarnya.
Karena itu, GAPEMBI Jawa Timur berharap asosiasi mitra dapat dilibatkan dalam forum rapat koordinasi terbatas (Rakortas) maupun pembahasan kebijakan di lingkungan BGN. Menurut Makhrus, kehadiran asosiasi dalam forum tersebut akan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan para mitra pelaksana.
“Kami berharap asosiasi mitra bisa ikut Rakortas. Mudah-mudahan hal itu dapat membuka hati pimpinan BGN untuk mendengarkan langsung aspirasi para mitra dan mencari solusi bersama,” katanya.
Makhrus menambahkan, berbagai persoalan tersebut sebenarnya telah disampaikan kepada BGN sejak beberapa bulan lalu. Namun hingga kini, sekitar tujuh bulan berlalu, belum ada realisasi atas berbagai komitmen yang sebelumnya dijanjikan kepada para mitra.
“Sudah tujuh bulan kami menunggu, tetapi sampai sekarang belum ada realisasi dari pihak BGN seperti yang dijanjikan. Kami berharap setelah adanya arahan Wakil Kepala BGN ini, segera ada langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi para mitra,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan bahwa
Dalam arahannya kepada seluruh jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), KSPPG, Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Regional (Kareg), serta mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, menegaskan pentingnya membangun organisasi yang solid, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam arahannya, Trenggono menyampaikan bahwa perubahan kepemimpinan di lingkungan BGN harus menjadi momentum untuk melakukan transformasi organisasi secara menyeluruh. Seluruh jajaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diminta memiliki visi, misi, tujuan, serta semangat yang sama dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kekompakan seluruh unsur organisasi dalam membangun solidaritas, soliditas, serta tata kelola yang lebih baik. Ia mengajak seluruh jajaran membuka lembaran baru menuju BGN yang semakin profesional, akuntabel, dan mampu memperoleh kepercayaan masyarakat.
Salah satu perhatian utama dalam arahannya adalah peningkatan disiplin dan tanggung jawab Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG). Trenggono mengaku masih menerima laporan mengenai adanya KSPPG yang tidak berada di dapur operasional, hanya hadir ketika pencairan honorarium, ataupun kurang aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional SPPG.
Karena itu, seluruh KSPPG diwajibkan hadir secara langsung di lokasi operasional untuk mengawasi seluruh aktivitas dapur, bertanggung jawab terhadap personel dan relawan, memastikan koordinasi dengan mitra berjalan baik, serta menjaga kebersihan dan standar operasional dapur. Ia juga menekankan pentingnya setiap KSPPG menunjukkan karakter kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sebagaimana telah dibentuk selama masa pendidikan.
“Pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab akan menjadi bahan evaluasi dan dapat berdampak terhadap penempatan maupun kebijakan kepegawaian,” tegasnya.
Selain memperkuat internal organisasi, Trenggono juga meminta hubungan antara BGN dan para mitra dibangun sebagai hubungan kemitraan yang saling mendukung. Menurutnya, mitra merupakan rekan kerja strategis dalam mencapai tujuan bersama sehingga tidak boleh terjadi konflik kepentingan yang menghambat pelaksanaan program.
Setiap persoalan di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan seluruh kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat program.
Lebih lanjut, Trenggono menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar pembangunan dapur ataupun distribusi makanan, melainkan investasi strategis pemerintah dalam membangun generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk itu, seluruh jajaran diminta memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme pelaksanaan program, memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan akuntabel, serta menjaga kualitas pelayanan agar merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa BGN telah menerima berbagai masukan dari Korwil, Kareg, KSPPG, maupun mitra pelaksana di lapangan. Seluruh aspirasi yang bersifat membangun akan dipelajari, didiskusikan, dikaji, dan ditindaklanjuti sepanjang sejalan dengan visi dan misi organisasi.
Trenggono juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan Program MBG. Ia menegaskan bahwa standar pelayanan harus sama di seluruh Indonesia tanpa adanya perbedaan kualitas layanan, kepentingan pribadi maupun kelompok, ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan makanan bergizi benar-benar diterima dan dikonsumsi oleh seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program.
Dalam upaya meningkatkan tingkat konsumsi makanan oleh peserta didik, Wakil Kepala BGN meminta para ahli gizi untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan pihak sekolah. Mereka diminta melakukan survei terhadap preferensi makanan siswa sehingga menu yang disusun tetap memenuhi standar gizi, namun lebih sesuai dengan selera anak-anak.
Komunikasi yang lebih intensif dengan sekolah diharapkan mampu meminimalkan makanan yang tidak dikonsumsi maupun terbuang sehingga efektivitas Program MBG semakin meningkat.
Sementara itu, terkait perluasan layanan, Trenggono menegaskan bahwa hingga saat ini BGN masih memberlakukan moratorium sementara terhadap penambahan titik SPPG baru. Selama masa moratorium, seluruh SPPG yang telah beroperasi diminta tetap menjalankan pelayanan secara optimal, sedangkan titik yang masih menunggu pembukaan harus memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan kesiapan dapur beserta seluruh sarana pendukungnya.
Setelah moratorium dicabut, hanya titik yang benar-benar memenuhi standar operasional yang akan diprioritaskan untuk mulai beroperasi.
Momentum libur sekolah juga diminta dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan operasional SPPG. KSPPG bersama mitra, ahli gizi, dan tenaga administrasi diminta memperbaiki kondisi dapur, menjaga kebersihan dan higienitas, memastikan seluruh peralatan tetap dalam kondisi siap pakai, serta memastikan dapur tidak digunakan di luar kepentingan operasional Program MBG.
Di sisi lain, fungsi pengawasan juga menjadi perhatian serius. Korwil dan Kareg diminta meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPPG, mulai dari pelaksanaan operasional, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), pembinaan kepada KSPPG, hingga penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Menurut Trenggono, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab KSPPG, tetapi merupakan kewajiban seluruh jajaran organisasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga.
Ia menegaskan bahwa prioritas utama Badan Gizi Nasional saat ini bukan memperluas jumlah titik layanan, melainkan memastikan seluruh SPPG yang telah beroperasi mampu berjalan secara stabil dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh jajaran diminta memusatkan perhatian pada stabilitas operasional, peningkatan kualitas layanan, penguatan pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta penyelesaian berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.
Menutup arahannya, Trenggono kembali menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan harus menjadi titik awal transformasi Badan Gizi Nasional menuju organisasi yang lebih profesional, disiplin, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Seluruh unsur organisasi, mulai dari jajaran pusat, Korwil, Kareg, KSPPG, hingga para mitra, diharapkan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin kerja, menjaga kualitas operasional SPPG, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara optimal sebagai investasi jangka panjang dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjaga integritas, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, serta bekerja secara kolaboratif demi menyukseskan program strategis nasional yang menjadi salah satu fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Komentar