Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 pada Selasa, 7 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana yang diperkirakan meningkat seiring dinamika perubahan iklim, khususnya memasuki musim kemarau.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta jajaran pejabat penting lainnya. Turut hadir Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur, Kepala Dinas Pertanian, kepala perangkat daerah terkait, para bupati dan wali kota se-Jawa Timur, Kapolda Jatim serta jajaran kapolres Se Jatim, serta ribuan undangan dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir.Jumadi, M.MT. yang juga bertindak sebagai ketua pelaksana kegiatan, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar di Gedung Negara Grahadi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan bahwa forum ini sengaja diperluas cakupannya agar koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif dibandingkan dengan pola apel siaga yang selama ini dinilai kurang optimal dalam menyerap arahan strategis.
Menurutnya, rapat koordinasi ini tidak hanya berfokus pada antisipasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem, tetapi juga mengkaji secara serius potensi dampak musim kemarau 2026. Ia mengingatkan bahwa sejumlah fenomena iklim global seperti El Niño berpotensi memicu kondisi cuaca ekstrem yang berdampak luas, mulai dari kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga gangguan pada sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Rapat hari ini memang diperluas skalanya, sesuai arahan Ibu Gubernur, agar lebih efektif dalam menyatukan langkah. Tidak hanya antisipasi hidrometeorologi, tetapi juga kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 yang berpotensi menimbulkan berbagai risiko,” ujar Jumadi dalam sambutannya.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan tujuh narasumber utama dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), BNPB, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kehutanan. Para pemateri tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif terkait prediksi cuaca, potensi bencana, hingga langkah mitigasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Jumadi menambahkan bahwa pada sesi lanjutan, Gubernur Jawa Timur bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dijadwalkan memberikan arahan penutup guna memperkuat komitmen bersama dalam menghadapi potensi bencana ke depan. Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, TNI-Polri, serta instansi vertikal dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk perangkat daerah, instansi terkait, serta para pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap seluruh stakeholder dapat meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat koordinasi, serta menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dan musim kemarau 2026.
Upaya ini diharapkan mampu melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas sektor-sektor vital di Jawa Timur di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.
Komentar