Surabaya – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur menggelar High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (TP2ED), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya Kamis 25 Juni 2026.
Kegiatan yang dihadiri Gubernur Jawa Timur, jajaran Bank Indonesia, OJK, BPS, DPRD Jawa Timur, kepala daerah, pimpinan BUMN, BUMD, perbankan, hingga pelaku usaha ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di Jawa Timur.
Dalam laporan yang disampaikan mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Forum Investasi, Ketua TP2ED, dan Ketua TPAKD, Kepala DPMPTSP Jawa Timur, Dr. Ir. Dyah Wahyu Ermawati, MA, menyampaikan bahwa pelaksanaan HLM tahun 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga sejak forum tersebut dibentuk pada 2024.
Menurutnya, forum investasi menjadi instrumen penting dalam menghadapi persaingan investasi yang semakin ketat antardaerah. Melalui forum ini, pemerintah daerah berupaya menyelesaikan berbagai hambatan investasi seperti tumpang tindih regulasi, ego sektoral antarinstansi, sengketa lahan, hingga persoalan perizinan yang berpotensi menghambat masuknya investor.
“Kegiatan ini kami integrasikan dengan TP2ED dan TPAKD karena pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditopang oleh investasi, tetapi juga membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, sektor perbankan, maupun dunia usaha,” ujarnya.
Dyah mengungkapkan, kinerja proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor atau Investment Project Ready to Offer (I-Pro) terus menunjukkan perkembangan positif. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 37 proyek dengan nilai investasi Rp54,5 triliun. Jumlah tersebut meningkat menjadi 44 proyek senilai Rp57,4 triliun pada tahun 2025.
Sementara pada tahun 2026, Jawa Timur memiliki 38 proyek investasi siap tawar dengan nilai mencapai Rp50,4 triliun. Berkurangnya jumlah proyek dibanding tahun sebelumnya justru menunjukkan sebagian proyek telah berhasil memperoleh investor.
“Jumlah proyek yang berkurang bukan berarti menurun, tetapi karena sebagian sudah mendapatkan investor. Ini menunjukkan efektivitas promosi investasi yang selama ini dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.
Selain itu, pengembangan kawasan industri juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 terdapat tambahan dua kawasan industri baru, yakni kawasan industri di Lamongan dan Central Industrial Park. Jumlah rencana kawasan industri yang sebelumnya delapan kawasan pada tahun 2024 meningkat menjadi 14 kawasan pada 2025 dan bertambah menjadi 16 kawasan pada tahun 2026.
Pertumbuhan kawasan industri tersebut tersebar di sejumlah daerah, termasuk Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang investasi yang lebih luas bagi dunia usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Dyah juga menyoroti implementasi deklarasi investasi inklusif dan berkelanjutan yang ditandatangani Gubernur Jawa Timur bersama Kapolda Jatim serta 38 bupati dan wali kota pada tahun 2025. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan bebas dari praktik premanisme.
Menurutnya, deklarasi tersebut tidak berhenti pada tataran seremonial, tetapi ditindaklanjuti melalui berbagai langkah konkret seperti sosialisasi kepada pelaku usaha, inventarisasi pengaduan investor, hingga fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi bersama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Meski demikian, pemerintah juga mencatat sejumlah tantangan baru pada tahun 2026. Salah satunya adalah implementasi kebijakan lahan baku sawah (LBS), lahan sawah dilindungi (LSD), dan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih status lahan.
“Kebijakan ketahanan pangan tentu harus tetap berjalan, namun di sisi lain investasi produktif juga harus mendapat kepastian hukum. Karena itu diperlukan percepatan sinkronisasi data, validasi lahan, dan penyelesaian usulan perubahan LP2B,” katanya.
Selain persoalan tata ruang dan lahan, pemerintah juga menyoroti perlunya percepatan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur strategis guna mengurangi konsentrasi investasi yang selama ini masih terfokus di wilayah tertentu.
Di sisi lain, optimalisasi aset daerah juga menjadi perhatian dalam upaya menarik investasi. Pemerintah menilai perlu adanya skema kerja sama yang lebih terencana dan jangka waktu pemanfaatan aset yang lebih panjang agar menarik minat investor untuk berinvestasi pada aset milik pemerintah daerah.
Dalam forum yang sama, capaian TP2ED turut dipaparkan. Kinerja ekspor Jawa Timur menunjukkan tren positif dengan nilai ekspor mencapai 24,5 miliar dolar AS pada 2024, meningkat menjadi 26,1 miliar dolar AS pada 2025, dan diproyeksikan mencapai 28,3 miliar dolar AS pada tahun 2026.
Untuk mendukung peningkatan ekspor tersebut, TP2ED telah menyiapkan sejumlah program strategis berupa peningkatan kapasitas UMKM berorientasi ekspor, fasilitasi pameran dagang internasional, serta pengembangan platform digital promosi ekspor.
Sementara itu, TPAKD Jawa Timur juga mencatat perkembangan yang menggembirakan. Tingkat inklusi keuangan masyarakat meningkat dari 87,5 persen pada tahun 2024 menjadi 90,2 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut didukung berbagai program edukasi keuangan, fasilitasi pembiayaan UMKM, serta pengembangan layanan keuangan digital.
Pada tahun 2026, TPAKD akan fokus pada penguatan sinergi dengan lembaga keuangan, perluasan akses layanan keuangan digital, serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.
Menutup laporannya, Dyah menegaskan bahwa sinergi antara Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD menjadi kunci penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Forum Investasi berfungsi menarik modal masuk ke Jawa Timur, TP2ED membuka akses pasar bagi produk-produk daerah, sementara TPAKD memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan. Kolaborasi ketiganya akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Jawa Timur yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.
Komentar