Mediacentral— Pelaksanaan sejumlah paket pekerjaan irigasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di beberapa wilayah kabupaten kini menjadi perhatian masyarakat.
Selain karena nilai anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah, lokasi pekerjaan yang terpencar dinilai menyulitkan pengawasan publik serta akses informasi terkait progres proyek.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, terdapat dua paket pekerjaan irigasi dengan titik kegiatan tersebar di beberapa desa dan kecamatan berbeda.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan warga mengenai transparansi pelaksanaan, volume pekerjaan, serta mutu konstruksi di lapangan.
Sejumlah warga di sekitar lokasi menyampaikan bahwa informasi terkait perkembangan proyek masih terbatas. Mereka berharap pihak pelaksana maupun instansi terkait dapat menyampaikan penjelasan terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana pekerjaan berjalan dan manfaat yang akan diterima.
Hasil pemantauan terbatas kru Media Central.info di beberapa titik menunjukkan pekerjaan berada di Desa Padengo, Kecamatan Duhiyadaa, Kabupaten Pohuwato serta Desa Hepuhulawa, Kabupaten Gorontalo, dengan nilai anggaran sekitar Rp43 miliar lebih.
Paket lainnya bernilai sekitar Rp21 miliar lebih berada di Desa Padengo dan Desa Mootilango, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya (Persero) dengan sumber dana APBN yang telah termasuk PPN.
Di lapangan, warga dan sejumlah pekerja konstruksi yang ditemui memberikan catatan terkait jenis material batu yang digunakan serta pola penyusunan pasangan batu pada sebagian pekerjaan.
Mereka menilai metode pemasangan yang terlihat di beberapa titik berbeda dari praktik teknis yang umum digunakan dalam pembangunan irigasi, meskipun penilaian menyeluruh tetap memerlukan pemeriksaan teknis resmi dari pihak berwenang.
Selain itu, dari titik yang sempat dipantau, panjang pekerjaan yang terlihat diperkirakan belum mencapai 150 meter. Namun demikian, pengamatan tersebut hanya mencakup sebagian lokasi sehingga belum dapat menggambarkan keseluruhan volume pekerjaan yang tersebar di berbagai wilayah.
Upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait telah dilakukan sejak 27 Desember 2025 hingga Kamis, 12 Februari 2026. Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum berhasil ditemui untuk memberikan keterangan resmi.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna memastikan informasi yang disajikan tetap berimbang, akurat, dan transparan bagi publik.
Laporan : wartawan mediacentral Maman Ntoma
Komentar