Surabaya- Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi PDI P, Yordan M Batara Goa, melaksanakan kegiatan reses di kawasan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya pada 13 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Yordan menyerap berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari persoalan kesehatan, bantuan sosial, hingga dukungan bagi pelaku UMKM dan pembangunan rumah ibadah.
Dalam sambutannya, Yordan menegaskan komitmennya agar tidak ada warga Surabaya yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat persoalan biaya. Ia menyampaikan pentingnya kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif, khususnya bagi warga penerima bantuan iuran (PBI).
“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan berobat atau bahkan jatuh miskin karena biaya pengobatan yang mahal. Kalau ada kendala layanan, silakan sampaikan, itu tugas kami untuk mengawasi,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan warga terkait isu BPJS yang dinonaktifkan jika tidak pernah digunakan, Yordan memastikan kabar tersebut tidak benar. Menurutnya, justru pemerintah bersyukur apabila masyarakat dalam kondisi sehat sehingga tidak perlu menggunakan layanan kesehatan.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah menggunakan basis data DTSN (Data Terpadu Sosial Nasional) dengan sistem desil 1 hingga 10 untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Karena itu, warga diminta secara berkala mengecek status kepesertaan BPJS melalui aplikasi resmi atau puskesmas setempat. Jika menemukan kendala, ia mempersilakan warga untuk langsung melapor kepadanya agar dapat segera ditindaklanjuti.
Selain isu kesehatan, reses tersebut juga diwarnai aspirasi dari pengurus Masjid Al-Ikhlas Dukuh Kawal terkait rencana pembangunan masjid. Yordan menjelaskan bahwa bantuan hibah pembangunan rumah ibadah dari pemerintah provinsi dapat diajukan dengan sejumlah persyaratan, di antaranya kepemilikan sertifikat tanah atas nama lembaga dan badan hukum yang telah berdiri minimal dua tahun.
“Kalau syarat administrasi terpenuhi, nanti bisa difasilitasi untuk diajukan. Namun memang realisasinya mengikuti siklus APBD, sehingga kemungkinan baru bisa terealisasi pada tahun anggaran berikutnya,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, Yordan juga mendorong masyarakat memanfaatkan program pemberdayaan UMKM yang menyasar kelompok desil 1 hingga 5. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi pelaku usaha rintisan usia produktif yang membutuhkan dukungan pengembangan usaha.
Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga pola hidup sehat guna mencegah penyakit kronis seperti diabetes, gagal ginjal, dan kanker yang pembiayaannya cukup besar dalam skema BPJS. Menurutnya, upaya preventif jauh lebih baik dibandingkan pengobatan.
Reses berlangsung interaktif dan penuh keakraban. Warga diberi kesempatan menyampaikan keluhan dan usulan secara langsung. Yordan menegaskan bahwa fungsi DPRD tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga mengawasi jalannya pemerintahan agar pelayanan publik benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami ingin biaya pendidikan dan kesehatan tetap terjangkau, sementara kesejahteraan masyarakat meningkat. Karena itu UMKM harus maju, pelayanan publik harus baik, dan pemerintah harus hadir untuk rakyat,” pungkasnya.
Komentar