Surabaya – Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari, S.Pt., S.T., menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS mengapresiasi capaian pendapatan daerah yang mencapai Rp29,8 triliun atau 104,65 persen dari target sebesar Rp28,55 triliun. Namun demikian, capaian tersebut dinilai masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp35,49 triliun pada 2024 dan Rp33,7 triliun pada 2023.
“Terjadi anomali ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 5,33 persen, tetapi pendapatan daerah justru berada di bawah Rp30 triliun. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya, dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen, pendapatan bisa melampaui Rp30 triliun. Hal ini perlu penjelasan,” ujar Harisandi.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti struktur pendapatan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat sebesar 38,18 persen. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal meskipun realisasinya mencapai 107,83 persen.
Dalam sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Fraksi PKS menilai kinerjanya masih stagnan dan belum menjadi sumber strategis dalam peningkatan PAD. Bahkan, sebagian besar BUMD disebut hanya memberikan kontribusi di bawah 2 persen dari nilai penyertaan modal.
“Permasalahan klasik BUMD masih berulang, mulai dari rendahnya kontribusi hingga belum adanya roadmap yang jelas dan terukur dalam peningkatan kinerja,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti tingginya capaian lain-lain PAD yang sah hingga 134,25 persen, namun minim penjelasan terkait komponen penyusunnya. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sumber pendapatan di masa mendatang.
Dari sisi belanja daerah, realisasi anggaran sebesar 93,82 persen atau Rp31,20 triliun dari target Rp33,25 triliun juga menjadi perhatian. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,05 triliun yang dinilai perlu dijelaskan apakah disebabkan efisiensi atau ketidakmampuan penyerapan anggaran.
Struktur belanja yang masih didominasi belanja operasi sebesar 72,30 persen dibandingkan belanja modal yang hanya 9,65 persen turut dikritisi. Fraksi PKS menilai hal ini menunjukkan belum optimalnya arah pembangunan produktif.
Dalam aspek makro, Fraksi PKS mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,33 persen, melampaui target. Namun, pertumbuhan tersebut dinilai belum berkualitas karena masih ditopang konsumsi pemerintah yang bersifat musiman.
“Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya memperkuat ekonomi rakyat, terutama UMKM. Bahkan belum berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dan penurunan kemiskinan,” ungkapnya.
Tingkat kemiskinan per September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen, turun 0,26 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Fraksi PKS menilai penurunannya melambat dan belum menyentuh persoalan kemiskinan ekstrem serta perdesaan secara sistemik.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,71 persen juga diapresiasi karena lebih rendah dari nasional. Meski demikian, kualitas pekerjaan dinilai masih didominasi sektor informal dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri.
Fraksi PKS juga menyoroti capaian Indeks Gini sebesar 0,359 yang masih menunjukkan ketimpangan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 76,13 meski masih diiringi lambatnya peningkatan rata-rata lama sekolah.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PKS menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPRD tahun sebelumnya agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan dan program pembangunan.
“Catatan kritis ini merupakan wujud tanggung jawab moral dan konstitusional dalam mengawal pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Komentar