Surabaya- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufthi, menjadi narasumber dalam kegiatan Stadium General pada Closing Ceremony Sekolah Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Korps HMI-WATI, Senin (27/4/2026) di Surabaya. Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian pendidikan politik bagi kader perempuan, sekaligus ruang refleksi mengenai peran strategis perempuan dalam kehidupan publik dan politik.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, serta diikuti oleh para kader HMI-WATI dan peserta Sekolah Politik Perempuan dari berbagai daerah.
Dalam pemaparannya, Ali Mufthi menekankan pentingnya membangun pemahaman yang utuh mengenai posisi dan peran perempuan, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam ruang publik. Ia mengawali dengan mengajak peserta merefleksikan cara pandang terhadap perempuan yang selama ini kerap diperdebatkan, terutama dalam konteks kesetaraan gender.
Menurutnya, perempuan dan laki-laki pada dasarnya tidak untuk dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Ia menilai bahwa diskursus gender sering kali terjebak pada upaya membandingkan, bukan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. “Tidak ada perbedaan yang harus dipertentangkan, yang ada adalah bagaimana keduanya saling melengkapi,” ujarnya.
Ali Mufthi juga menyoroti bahwa perdebatan tentang peran perempuan sering kali belum tuntas pada level persepsi dasar. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pandangan yang kontradiktif di tengah masyarakat,
termasuk dalam melihat perempuan di dunia politik. Ia mempertanyakan apakah perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki nilai dan kapasitas penuh, atau masih ditempatkan dalam kerangka yang terbatas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sebelum perempuan terjun lebih jauh ke ruang politik, diperlukan penyamaan persepsi mengenai identitas dan peran perempuan itu sendiri. Tanpa fondasi pemahaman yang kuat, menurutnya, partisipasi perempuan di ruang publik berpotensi menghadapi berbagai hambatan, baik secara struktural maupun kultural.
Dalam konteks kebijakan, Ali Mufthi juga menyinggung afirmasi keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepengurusan organisasi maupun politik. Ia menilai bahwa kebijakan tersebut perlu diiringi dengan kesiapan kapasitas dan pemahaman, agar tidak sekadar menjadi angka formalitas.
“Pertanyaannya bukan hanya mengapa harus 30 persen perempuan, tetapi bagaimana memastikan peran itu benar-benar substantif,” ungkapnya.
Ia juga membahas dinamika relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam keluarga dan dunia kerja. Menurutnya, perubahan peran ekonomi—misalnya ketika perempuan juga bekerja—perlu dipahami secara bijak agar tidak menimbulkan konflik, melainkan menjadi bentuk kemitraan yang sehat.
Dalam perspektif keagamaan, Ali Mufthi menguraikan bahwa relasi laki-laki dan perempuan kerap dipahami melalui berbagai penafsiran yang berkembang di masyarakat. Ia menekankan pentingnya memahami konteks dan substansi ajaran, agar tidak terjadi penyederhanaan yang justru merugikan salah satu pihak. Ia juga mengingatkan bahwa banyak tafsir yang berkembang selama ini masih didominasi oleh perspektif tertentu, sehingga perlu dibaca secara kritis.
Selain itu, ia menyoroti bahwa budaya patriarki masih menjadi tantangan utama dalam mendorong perempuan tampil di ruang publik. Dalam budaya tersebut, perempuan kerap diposisikan sebagai pendamping, bukan sebagai aktor utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk membuka ruang yang lebih adil tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang diyakini masyarakat.
Di akhir pemaparannya, Ali Mufthi mendorong para peserta, khususnya kader muda perempuan, untuk tidak ragu terjun ke dunia politik. Ia menilai bahwa politik merupakan sarana penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk isu-isu perempuan. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif mengikuti pendidikan politik sebagai bekal dalam berpartisipasi secara konstruktif.
“Silakan berpartai dan berproses. Politik adalah ruang belajar dan ruang pengabdian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri dengan baik,” pesannya.
Kegiatan ini pun diharapkan mampu melahirkan kader-kader perempuan yang tidak hanya memahami politik secara teoritis, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan ideologis untuk berkontribusi nyata di tengah masyarakat.
Komentar