Surabaya – Ketua DPRD Jawa Timur, Drs H.M. Musyafak Rouf, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan global dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.
Dalam sambutannya pada acara tersebut Selasa 14 April 2026 Musyafak mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan mengikuti forum strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“DPRD Jawa Timur yang beranggotakan 120 orang memiliki kewajiban menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mempertanggungjawabkannya secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan masing-masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan RKPD, DPRD memiliki instrumen berupa pokok-pokok pikiran (pokir) yang dihimpun melalui rapat dengar pendapat dan hasil reses. Pokir tersebut kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan fiskal pemerintah.
Mengacu pada regulasi yang berlaku, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk dalam merumuskan program dan kegiatan prioritas tahun 2027.
Lebih lanjut, Musyafak menyoroti sejumlah permasalahan strategis yang masih dihadapi Jawa Timur. Di antaranya rendahnya produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal, ketahanan pangan dan energi yang belum merata, hingga ketimpangan infrastruktur antarwilayah.
Selain itu, ia juga menyinggung isu sosial seperti potensi konflik, tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya praktik perkawinan anak. Tantangan lain mencakup kualitas sumber daya manusia yang belum merata, degradasi lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan yang perlu terus diperkuat.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, DPRD Jatim merumuskan sejumlah fokus pembangunan. Di antaranya penguatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, serta pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
“Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi juga menjadi prioritas, termasuk penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pokok pikiran DPRD tersebut selaras dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk dalam kerangka program prioritas daerah.
Musyafak juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam forum Musrenbang tersebut, ia mendorong agar seluruh usulan program benar-benar berbasis data, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Tak hanya itu, Musyafak turut menyoroti dampak dinamika global terhadap perekonomian daerah. Ia menyinggung konflik geopolitik dunia yang berpotensi memicu krisis energi dan inflasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut langkah-langkah inovatif, salah satunya melalui penerapan kebijakan kerja fleksibel atau work from home (WFH) untuk menghemat energi.
“Penerapan WFH secara parsial di sektor non-esensial dapat menekan konsumsi bahan bakar secara signifikan, sekaligus mengurangi kemacetan dan beban biaya masyarakat,” ungkapnya.
Ia menilai, kebijakan tersebut relevan diterapkan di wilayah metropolitan Jawa Timur guna menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menutup sambutannya, Musyafak mengajak seluruh pihak untuk menyusun perencanaan pembangunan yang tidak hanya ambisius secara angka, tetapi juga kuat secara fundamental.
“Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, mari kita wujudkan peta jalan pembangunan Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Komentar