SURABAYA, 29 Mei 2026 — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mempercepat penanganan perlintasan sebidang tanpa palang pintu sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan masyarakat sekaligus menekan angka kecelakaan di jalur kereta api.
Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan, jumlah perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Jawa Timur terus berkurang secara signifikan berkat dukungan Pemerintah Provinsi bersama kabupaten/kota. Dari total 555 titik perlintasan yang sebelumnya belum dilengkapi palang pintu, saat ini tersisa sekitar 213 titik.
“Ini sesuai arahan Ibu Gubernur, kami membantu membangun perlintasan sebidang tanpa palang pintu menjadi berpalang pintu dan berpenjaga. Dari total 555 titik, sekarang tinggal 213,” ujar Nyono usai diwawancarai setelah melaksanakan sholat Ied pada Rabu 27 Mei 2026 di Masjid Al Akbar Surabaya.
Menurutnya, dari jumlah tersebut nantinya akan dilakukan evaluasi lanjutan di lapangan. Sejumlah perlintasan yang akses jalannya sempit atau lebarnya di bawah dua meter akan dipertimbangkan untuk ditutup dan digabungkan dengan titik perlintasan lain yang telah dijaga selama 24 jam.
Dengan skema tersebut, jumlah titik yang benar-benar membutuhkan pembangunan palang pintu diperkirakan tinggal sekitar 100 titik.
Penanganan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat agar prosesnya berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kita gotong royong. Provinsi membantu kabupaten kota, pusat juga ikut mendukung supaya penanganannya cepat selesai dan yang paling penting tidak terjadi kecelakaan di perlintasan sebidang,” tegasnya.
Nyono menjelaskan prioritas utama penanganan saat ini difokuskan pada jalur kereta api double track, terutama kawasan lintas utara Jawa Timur yang memiliki tingkat mobilitas dan risiko lebih tinggi.
“Yang kita prioritaskan jalur double track, terutama di utara karena risikonya lebih besar,” katanya.
Beberapa wilayah dengan jumlah perlintasan sebidang yang masih cukup banyak antara lain Lamongan, Jember, dan Lumajang.
Pada tahun anggaran 2026, Dinas Perhubungan Jatim menargetkan pemasangan enam palang pintu baru. Jumlah itu diharapkan bertambah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), sehingga percepatan penanganan bisa lebih maksimal.
“Tahun ini murni kita pasang enam dulu. Mudah-mudahan PAK nanti ada tambahan, sehingga dalam waktu sekitar dua tahun bisa selesai,” ujarnya optimistis.
Selain pembangunan fisik, Pemprov Jatim juga memberi perhatian pada aspek pengelolaan operasional di lapangan, khususnya masa transisi menuju pengelolaan oleh PT KAI sebagaimana arahan pemerintah pusat.
Nyono menegaskan masa jeda tersebut harus diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan kebingungan koordinasi maupun kekosongan petugas di lapangan.
“Yang harus kita waspadai adalah masa jeda ini. Jangan sampai muncul anggapan sudah diserahkan lalu anggaran dilepas. Selama proses itu berjalan, pintu perlintasan harus tetap aman sampai pengelolaan benar-benar berjalan di lapangan,” pungkasnya.
Komentar