Surabaya – Kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah melalui Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 menuai beragam respons. Sejumlah mitra pelaksana menilai kebijakan tersebut berdampak luas terhadap ekosistem program, mulai dari operasional dapur, tenaga relawan, pelaku UMKM pemasok, hingga petani.
Para pengelola dapur MBG mengaku tetap harus menanggung berbagai biaya operasional meski kegiatan distribusi makanan dihentikan sementara. Berbagai pengeluaran seperti cicilan investasi, biaya sewa tempat, perawatan peralatan, kendaraan distribusi, serta biaya operasional lainnya tetap berjalan, sementara tidak ada pemasukan selama masa penghentian.
Selain itu, nasib para relawan juga menjadi sorotan. Selama ini mereka memperoleh penghasilan rutin dari aktivitas operasional MBG. Namun, sejak dapur berhenti beroperasi selama kurang lebih tiga pekan, pendapatan mereka ikut berkurang drastis. Kondisi tersebut membuat banyak relawan mengalami kesulitan ekonomi.
Akibat berkurangnya pendapatan, tidak sedikit relawan yang memilih mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru ketika program kembali berjalan, karena mitra pelaksana berpotensi kesulitan mendapatkan kembali tenaga relawan yang sudah berpengalaman.
Dampak penghentian sementara operasional juga dirasakan oleh pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan pangan bagi dapur MBG. Selama kegiatan distribusi dihentikan, permintaan bahan baku ikut terhenti sehingga omzet usaha mereka menurun. Para pemasok berharap ada kepastian mengenai keberlanjutan operasional agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan normal.
Keluhan serupa datang dari kalangan petani. Mereka mengaku permintaan hasil panen menurun karena tidak lagi ada pembelian dari dapur MBG selama masa libur sekolah. Penurunan permintaan tersebut berdampak pada anjloknya harga sejumlah komoditas pertanian sehingga pendapatan petani ikut tertekan.
Menanggapi polemik tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Benjamin Kristianto, mengingatkan agar masyarakat tidak kehilangan fokus terhadap tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, MBG merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 melalui upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Program ini sejak awal disiapkan untuk menjaga dan menurunkan angka stunting. Tujuannya agar anak-anak Indonesia memiliki kecerdasan, kesehatan, dan kualitas yang baik ketika kelak menjadi penerus bangsa. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Benjamin menilai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan program secara keseluruhan. Menurutnya, jika terjadi pelanggaran, yang harus ditindak adalah oknum yang menyalahgunakan kewenangan, bukan programnya.
“Yang salah adalah oknum yang mengambil kebijakan yang tidak sesuai. Programnya sendiri tidak salah. Jangan sampai karena ada oknum, masyarakat kemudian meminta program ini dihentikan. Justru program ini harus tetap berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pemenuhan gizi harus dilakukan secara berkelanjutan, bahkan sejak masa kehamilan. Karena itu, MBG tidak hanya ditujukan bagi peserta didik di sekolah, tetapi juga ibu hamil sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas generasi mendatang.
Menurut Benjamin, evaluasi terhadap pelaksanaan MBG tetap diperlukan agar program lebih tepat sasaran. Ia berpandangan kondisi setiap daerah dan sekolah berbeda sehingga kebijakan tidak bisa diterapkan secara seragam. Sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga mampu bisa menjadi bagian dari efisiensi, sedangkan sekolah dengan banyak siswa dari keluarga kurang mampu harus tetap menjadi prioritas penerima manfaat.
Terkait penghentian operasional selama masa libur sekolah, Benjamin berpendapat dari sisi kesehatan pemberian makanan bergizi sebaiknya tetap berjalan. Namun, mekanisme pelaksanaannya dapat dibuat lebih fleksibel, misalnya melalui pengambilan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pola distribusi lain yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Intinya, dari sisi kesehatan dan medis, pemenuhan gizi itu harus terus berjalan. Mekanismenya bisa disesuaikan, bisa diambil di SPPG atau didistribusikan ke sekolah. Yang penting manfaatnya tetap dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan,” pungkasnya.
Di tengah polemik yang berkembang, berbagai pihak berharap pemerintah dapat menemukan solusi yang mampu menjaga keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus meminimalkan dampak ekonomi terhadap pengelola dapur, relawan, UMKM pemasok, serta petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam rantai pelaksanaan program tersebut.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, mengungkapkan bahwa dampak penghentian sementara operasional MBG tidak hanya dirasakan oleh pengelola dapur, tetapi juga merembet ke berbagai pihak yang menjadi bagian dari ekosistem program.
Menurutnya, para relawan menjadi kelompok yang paling terdampak karena selama ini mereka memperoleh penghasilan rutin dari operasional dapur MBG. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang menghentikan operasional selama masa libur sekolah, pendapatan relawan menurun drastis karena tidak bekerja selama kurang lebih tiga pekan.
“Banyak relawan yang kini mengalami kesulitan keuangan karena biasanya menerima gaji rutin. Akibat operasional dihentikan, penghasilan mereka berkurang sehingga sebagian memilih mencari pekerjaan lain. Kami khawatir saat program kembali berjalan, mitra justru kesulitan mendapatkan relawan yang sudah berpengalaman,” ujar Makhrus.
Ia juga menyebut pelaku UMKM yang selama ini menjadi pemasok bahan baku dapur MBG turut merasakan dampaknya. Aktivitas distribusi yang berhenti membuat pasokan bahan pangan terhenti, sehingga pendapatan para pemasok ikut menurun.
Selain itu, para petani juga menghadapi kondisi serupa. Berkurangnya pembelian komoditas untuk kebutuhan MBG menyebabkan permintaan hasil panen menurun. Dampaknya, harga sejumlah komoditas pertanian mengalami penurunan yang cukup tajam sehingga pendapatan petani ikut tertekan.
Menurut Makhrus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, tetapi juga telah menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan relawan, pelaku UMKM, pemasok, petani, peternak, hingga pelaku usaha lokal. Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan penghentian sementara operasional agar tujuan penataan tata kelola tetap tercapai tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang besar bagi para mitra pelaksana.
Komentar