Surabaya- Ribuan massa dari berbagai serikat buruh memadati depan Gedung Setda Provinsi Jawa Timur pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Kamis (1/5/2026). Aksi yang berlangsung sejak pagi itu diwarnai dengan orasi, atribut organisasi, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan pekerja di Jawa Timur.
Massa buruh datang dari berbagai daerah, mulai dari Pasuruan, Mojokerto, hingga Madiun. Meski sempat diguyur hujan dan terik matahari, para peserta tetap bertahan mengikuti rangkaian aksi dengan tertib. Mereka menyuarakan aspirasi secara damai di bawah pengawalan aparat keamanan.
Menanggapi aspirasi buruh pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung menemui massa aksi di depan Gedung Setdaprov Jatim.
Dalam keterangannya, Khofifah menyampaikan bahwa sejumlah tuntutan buruh sebenarnya telah dibahas bersama pemerintah dalam beberapa hari terakhir.
Ia menjelaskan bahwa isu-isu strategis seperti perlindungan tenaga kerja hingga kebijakan ketenagakerjaan terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Menurutnya, beberapa regulasi memang membutuhkan waktu karena masih dalam proses pembahasan dan memiliki tenggat tertentu.
Selain itu, Khofifah juga menyoroti usulan pembukaan koridor transportasi baru, khususnya rute Pasuruan, yang dinilai penting bagi mobilitas pekerja. Namun, ia menegaskan bahwa realisasi koridor tersebut tidak bisa dilakukan secara instan karena memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari integrasi dengan angkutan lokal hingga dukungan pemerintah daerah setempat.
“Untuk membuka koridor tidak bisa serta-merta. Harus ada sinkronisasi titik pemberhentian, koordinasi dengan sopir angkutan setempat, serta dukungan kepala daerah. Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasikan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Khofifah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen memberikan akses bagi anak-anak buruh untuk masuk ke SMA/SMK negeri. Program kuota 5 persen bagi putra-putri buruh, menurutnya, sudah dicanangkan sejak beberapa tahun lalu, namun implementasinya belum merata.
“Target 5 persen itu belum tercapai secara maksimal. Tahun 2025 baru sekitar 1,33 persen yang terpenuhi dan hanya di beberapa sekolah. Ini yang terus kita evaluasi agar ke depan bisa lebih merata,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung kebijakan keringanan pajak serta dukungan perumahan bagi buruh. Pemprov Jatim, kata Khofifah, tengah mengupayakan skema pengurangan beban, termasuk kemungkinan diskon hingga 20 persen untuk sektor tertentu.
Terkait perumahan, Pemprov Jatim telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan program subsidi rumah bagi buruh. Namun, tantangan utama masih terletak pada ketersediaan lahan yang terjangkau dan dekat dengan kawasan industri.
“Harapannya buruh bisa mendapatkan rumah yang dekat dengan tempat kerja. Ini sedang kita koordinasikan agar ada solusi yang realistis,” katanya.
Khofifah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dengan serikat pekerja guna mencari solusi bersama. Ia berharap peringatan May Day tidak hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga momentum memperkuat sinergi antara buruh dan pemerintah.
Komentar