Mediacentral.info, MOROWALI – Ratusan warga memblokade akses jalan Seba-Seba di Desa Bahomoahi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Minggu (15/3/2026). Aksi penutupan jalur alternatif penghubung Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan ini merupakan bentuk protes atas polusi debu, ancaman keselamatan, hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang kian marak.
Jalan sepanjang 49 kilometer yang awalnya merupakan akses lokal, kini berubah menjadi jalur padat kendaraan lintas provinsi menuju kawasan industri Sorowako dan Wawondula. Peningkatan volume kendaraan ini dinilai tidak dibarengi dengan pengelolaan infrastruktur yang memadai oleh pemerintah.
Masyarakat mengeluhkan debu tebal dari jalan yang belum teraspal serta tingginya kecepatan kendaraan saat melintasi permukiman. Kondisi ini dianggap mengancam kesehatan dan keselamatan warga, terutama anak-anak.
“Negara seolah tidak hadir. Ketika jalur ini berubah fungsi menjadi jalur industri dan lintas provinsi, pengawasan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal justru minim,” ujar Sarifuddin, perwakilan Divisi Advokasi Rumpun Keluarga Bokko Pento sekaligus Ketua Umum Gempar Muda Cendekia (GMC).
Selain masalah lingkungan, aksi ini diwarnai isu miring terkait dugaan pungli di sejumlah titik pos jalur hauling. Muncul pula nama Asep Anwar Musyadat yang dituding oleh sebagian pihak sebagai aktor di balik aksi blokade ini. Namun, hingga berita ini diturunkan, tudingan tersebut masih bersifat informasi sepihak dan belum mendapatkan klarifikasi resmi dari pihak terkait.
Sarifuddin menegaskan bahwa pengabaian kondisi ini berpotensi melanggar sejumlah regulasi, di antaranya:
UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan: Terkait kewajiban pemerintah menetapkan status dan pengelolaan jalan umum, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup: Terkait hak warga atas lingkungan yang sehat, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ: Terkait keselamatan lalu lintas di kawasan pemukiman.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali segera melakukan langkah konkret berupa pengaspalan, pengendalian debu, serta penertiban aktivitas ilegal di sepanjang jalur tersebut.
“Jika pemerintah tidak segera hadir mengatur, masyarakat akan terus mengambil langkah sendiri untuk melindungi keselamatan mereka. Jangan sampai negara baru muncul saat konflik sudah memuncak,” tegas Sarifuddin.
Hingga saat ini, arus lalu lintas di jalur Seba-Seba masih lumpuh total. Warga menyatakan tidak akan membuka blokade sebelum ada kesepakatan tertulis dari pihak berwenang.
Jurnalis : Fadli
Komentar