Surabaya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 pada Senin, 6 April 2026, sebagai langkah awal dalam memperkuat pemahaman sekaligus membangun komitmen bersama untuk menyukseskan agenda nasional tersebut.
Kegiatan yang berlangsung di aula BPS Provinsi Jawa Timur ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari jajaran internal BPS, tokoh masyarakat, hingga awak media. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati, dalam sambutannya menegaskan bahwa sosialisasi ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi kepada publik, tetapi juga menjadi bagian dari proses internalisasi di lingkungan BPS. Hal ini penting mengingat adanya sejumlah penyesuaian dari rancangan awal pelaksanaan sensus.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta di tengah kesibukan masing-masing. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya penyediaan data ekonomi yang berkualitas. Keberhasilan sensus, lanjutnya, sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya BPS sebagai pelaksana, tetapi juga masyarakat sebagai responden utama.
Dalam momentum bulan Syawal, Herum turut menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri serta permohonan maaf lahir dan batin. Ia berharap semangat kebersamaan dan saling memaafkan dapat menjadi landasan untuk bekerja lebih tulus, jujur, dan penuh integritas dalam menjalankan peran masing-masing, termasuk dalam mendukung pelaksanaan sensus.
Lebih lanjut dijelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada 1986, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Kegiatan ini dilaksanakan setiap sepuluh tahun, tepatnya pada tahun berakhiran angka enam, dan akan berlangsung mulai Mei hingga 31 Agustus 2026 di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, sensus kali ini mengusung pendekatan yang lebih modern dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi metode pengisian daring (online) untuk perusahaan besar pada 1–31 Mei 2026, serta pendataan langsung (door to door) menggunakan perangkat digital oleh petugas lapangan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Tidak hanya itu, cakupan Sensus Ekonomi 2026 juga diperluas. Jika sebelumnya hanya mencakup sektor non-pertanian, kini seluruh sektor ekonomi, termasuk pertanian, akan didata secara menyeluruh tanpa pengecualian. Langkah ini diambil untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai struktur perekonomian nasional maupun regional.
“Melalui sensus ini, kita dapat memotret kondisi ekonomi secara komprehensif, mulai dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, termasuk keunggulan sektor di masing-masing wilayah, skala usaha, hingga perkembangan ekonomi digital,” ujar Herum.
Ia juga menyoroti tantangan dalam pendataan, khususnya terkait maraknya aktivitas ekonomi digital yang tidak selalu memiliki keberadaan fisik. Selain itu, tantangan lain meliputi keterbatasan akses ke wilayah tertentu, keberagaman karakteristik usaha, serta tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sensus. Oleh karena itu, metode door to door tetap diperlukan guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi, termasuk yang berbasis daring, dapat terdata dengan baik.
Adapun sasaran Sensus Ekonomi 2026 mencakup seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga perusahaan besar berbadan hukum di berbagai sektor seperti perdagangan, industri, dan jasa. Bahkan, usaha perorangan seperti warung juga menjadi bagian penting dalam pendataan ini.
Data hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta menjadi landasan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Lebih jauh lagi, data tersebut akan berkontribusi dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk wilayah Jawa Timur, potensi ekonomi yang besar menjadi alasan pentingnya pelaksanaan sensus yang akurat. Berdasarkan data sebelumnya, jumlah usaha non-pertanian pada 2016 mencapai sekitar 4,6 juta unit, dan diperkirakan meningkat signifikan pada tahun ini. Dengan tambahan sektor pertanian, jumlah tersebut dipastikan akan jauh lebih besar.
Namun demikian, Herum menekankan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh kejujuran responden dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat dan media, untuk turut berperan aktif dalam mengedukasi publik serta mendukung kelancaran sensus.
“BPS dan media memiliki kesamaan peran, yaitu menyampaikan informasi yang benar. Kami mengolah data menjadi indikator, sementara media menyajikannya dalam bentuk berita. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat,” tuturnya.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat tidak hanya mengetahui adanya sensus, tetapi juga memahami tujuan dan pentingnya berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang jujur, lengkap, dan akurat. Masyarakat juga diimbau untuk menerima kedatangan petugas sensus serta tidak ragu bertanya apabila terdapat hal yang belum dipahami.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, masyarakat dapat memperoleh informasi lebih lanjut melalui contact center SE2026 di Jawa Timur melalui layanan Hai SE di nomor 082082082082.
Menutup sambutannya, Herum menyampaikan optimisme bahwa dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan media, Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang valid dan berkualitas. Data tersebut diharapkan mampu menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Komentar