SURABAYA — Anggota DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan–PAN, dr. Hj. Zuhrotul Mar’ah kembali menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses publik masa Persidangan Ketiga. Hingga reses ke 10 tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan beragam persoalan yang mereka hadapi sehari-hari, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur lingkungan, hingga perlindungan sosial bagi warga lanjut usia.
Dalam kesempatannya, dr. Zuhrotul Mar’ah yang merupakan anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut menyampaikan bahwa persoalan yang paling banyak dikeluhkan warga pada reses kali ini adalah terkait layanan BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga yang sebelumnya berdomisili di luar Surabaya lalu pindah dan menetap di Kota Pahlawan.
Menurutnya, sejumlah warga mengaku mengalami kendala karena kepesertaan BPJS mereka terblokir dan belum bisa diaktifkan kembali, meski sudah tinggal di Surabaya selama dua hingga tiga tahun. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses kesehatan.
“Pada reses kali ini ada warga yang menyampaikan persoalan BPJS kesehatan yang terblokir setelah pindah dari luar Surabaya ke Surabaya. Ada yang sudah dua tahun tinggal di sini tetapi belum bisa mendapatkan layanan. Ini menjadi masukan penting yang akan kami bawa untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya pada Senin 25 Mei 2026.
Ia menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah agar kebijakan yang ada tetap berpihak kepada warga yang memang membutuhkan bantuan. Menurutnya, seseorang yang datang ke Surabaya belum tentu berada dalam kondisi ekonomi yang stabil, sehingga validasi data dan kebijakan harus benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan aspirasi mengenai infrastruktur lingkungan yang hingga kini masih belum terealisasi. Beberapa usulan pembangunan di tingkat kampung disebut sudah berkali-kali disurvei, namun pelaksanaannya belum juga berjalan.
Aspirasi lain yang juga mencuat adalah terkait perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi atlet. Menurut warga, para atlet—termasuk atlet usia anak-anak—juga membutuhkan perlindungan saat berlatih maupun bertanding, karena risiko cedera cukup tinggi dan belum semuanya tercover dalam skema jaminan yang ada.
Di bidang pendidikan, masyarakat turut menyoroti persoalan data desil dalam program bantuan pendidikan dan beasiswa. Sejumlah warga menilai data yang tercatat terkadang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya di lapangan.
“Beberapa warga menyampaikan soal desil untuk bantuan pendidikan. Ada yang sebenarnya membutuhkan, tetapi datanya justru masuk di atas desil lima sehingga tidak bisa menerima bantuan. Ini juga menjadi catatan penting agar pendataan lebih akurat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Tak hanya itu, dalam dialog bersama warga, persoalan bantuan sosial untuk lanjut usia juga menjadi perhatian. dr. Zuhrotul Mar’ah mengaku menerima laporan adanya lansia tunggal yang hingga kini belum mendapatkan bantuan permakanan.
Ia menuturkan, data penerima bantuan memang telah ditutup pada akhir 2025 untuk pelaksanaan tahun 2026. Meski demikian, pihaknya akan mengusulkan adanya penambahan kuota agar warga lansia yang belum tercover tetap bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
“Di reses ini saja saya sudah menerima laporan empat lansia tunggal yang belum mendapatkan bantuan. Ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Melalui kegiatan reses tersebut, dr. Zuhrotul Mar’ah menegaskan komitmennya untuk terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Seluruh aspirasi yang diterima akan dibawa dalam pembahasan di DPRD Kota Surabaya agar bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia berharap setiap kebijakan pemerintah benar-benar lahir dari kebutuhan warga di lapangan, sehingga manfaat pembangunan dan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.
Komentar