SURABAYA – Transformasi layanan gizi nasional menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab tantangan kesehatan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Praktik pelayanan gizi tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengalaman atau kebiasaan, tetapi harus didasarkan pada bukti ilmiah (evidence-based nutrition) yang kuat, terdokumentasi dengan baik, serta mampu memberikan luaran nyata bagi pasien.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Susetyowati, DCN., M.Kes, Ketua Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), saat menjadi pembicara pada Temu Ilmiah Nasional II Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) Sabtu 4 Juni 2026.
Mengawali paparannya yang berjudul “Transformasi Layanan Gizi Nasional Berbasis Bukti dan Penguatan Profesional Dietisien”, Prof. Susetyowati menjelaskan bahwa perubahan sistem pelayanan gizi menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan gizi yang sangat kompleks. Selain masih tingginya angka masalah gizi pada berbagai kelompok masyarakat, Indonesia juga menghadapi peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, hingga penyakit kronis lainnya yang memerlukan intervensi gizi secara tepat.
Ia mengatakan, meskipun berbagai indikator menunjukkan adanya tren perbaikan, angka prevalensi berbagai masalah gizi maupun penyakit tidak menular masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi tenaga gizi untuk menunjukkan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
“Permasalahan gizi memang menunjukkan tren penurunan, tetapi angkanya masih tinggi. Begitu juga penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes yang masih membutuhkan perhatian serius. Di sinilah peran dietisien harus semakin terlihat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas,” ujarnya.
Prof. Susetyowati juga menyoroti tingginya angka malnutrisi yang masih ditemukan pada pasien rumah sakit. Berdasarkan berbagai penelitian, termasuk penelitian yang pernah dilakukannya bersama sejumlah rumah sakit pendidikan di Indonesia, prevalensi malnutrisi pada pasien yang menjalani perawatan masih mencapai lebih dari 50 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut sering kali tidak terlihat apabila hanya mengandalkan pengukuran Indeks Massa Tubuh (IMT). Oleh sebab itu, diperlukan instrumen skrining dan asesmen gizi yang lebih komprehensif untuk mendeteksi risiko malnutrisi sejak pasien pertama kali masuk rumah sakit.
Ia menjelaskan bahwa saat ini telah tersedia berbagai instrumen asesmen yang diakui secara internasional, termasuk pendekatan Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) yang dinilai mampu mengidentifikasi kondisi malnutrisi secara lebih akurat.
“Malnutrisi di rumah sakit masih menjadi persoalan besar. Dampaknya sangat luas, mulai dari meningkatnya risiko komplikasi, infeksi, memperpanjang lama rawat inap, menurunkan kualitas hidup pasien, hingga meningkatkan biaya pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai penelitian internasional telah membuktikan hubungan erat antara malnutrisi dengan meningkatnya angka morbiditas maupun mortalitas pasien. Karena itu, intervensi gizi harus menjadi bagian integral dalam sistem pelayanan kesehatan modern.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Susetyowati menekankan pentingnya penerapan Nutrition Care Process (NCP) sebagai standar praktik profesi dietisien. Menurutnya, NCP bukan sekadar format dokumentasi, melainkan merupakan proses berpikir klinis yang sistematis mulai dari asesmen, penetapan diagnosis gizi, intervensi, hingga monitoring dan evaluasi hasil pelayanan.
Ia menilai masih terdapat variasi penerapan NCP di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan maupun institusi pendidikan. Karena itu, diperlukan pedoman yang seragam agar mahasiswa maupun praktisi memiliki standar pelayanan yang sama.
“Kita harus mempunyai bahasa profesional yang sama. Mulai dari pendidikan sampai pelayanan di rumah sakit harus menggunakan konsep yang sama sehingga kualitas pelayanan bisa terjaga,” katanya.
Prof. Susetyowati juga mengingatkan bahwa setiap diagnosis gizi harus benar-benar mencerminkan masalah utama yang dapat diperbaiki melalui intervensi dietisien. Ia menilai masih banyak praktik yang hanya memasukkan seluruh data laboratorium sebagai diagnosis tanpa mempertimbangkan apakah indikator tersebut benar-benar dapat dipengaruhi oleh intervensi gizi.
“Diagnosis gizi harus spesifik, relevan, dapat diukur, dan memang menjadi target yang bisa diperbaiki melalui intervensi dietisien. Jangan hanya memasukkan semua data yang tidak normal tanpa melihat prioritas masalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh dietisien untuk menerapkan Evidence-Based Nutrition (EBN) dalam setiap praktik pelayanan. Menurutnya, rekomendasi intervensi gizi harus didasarkan pada bukti ilmiah dengan kualitas terbaik, bukan sekadar pengalaman atau kebiasaan yang belum terbukti secara ilmiah.
Ia menjelaskan bahwa tenaga gizi perlu memahami tingkatan bukti ilmiah (hierarchy of evidence), mulai dari pendapat ahli hingga penelitian dengan kualitas tertinggi seperti systematic review dan meta-analysis. Dengan memahami kualitas bukti tersebut, dietisien dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau sebuah rekomendasi sudah memiliki bukti yang kuat, maka kita harus menjadikannya sebagai dasar praktik. Jangan hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata,” ujarnya.
Dalam era transformasi pelayanan kesehatan, Prof. Susetyowati juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan gizi. Menurutnya, penggunaan rekam medis elektronik dan sistem dokumentasi digital akan membantu meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memudahkan evaluasi terhadap hasil intervensi gizi.
Selain itu, ia mendorong agar indikator keberhasilan pelayanan gizi tidak hanya diukur melalui perubahan hasil laboratorium, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup pasien, perbaikan nafsu makan, peningkatan asupan makan, kemampuan fungsional, hingga kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima.
Ia menambahkan bahwa paradigma pelayanan gizi saat ini telah bergeser menuju precision nutrition, yaitu pelayanan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta karakteristik masing-masing individu. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan tidak bisa lagi bersifat seragam untuk semua pasien.
Di bidang pengembangan profesi, Prof. Susetyowati menilai dietisien perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan, serta pengembangan keahlian khusus sesuai bidang pelayanan seperti gizi ginjal, diabetes, kanker, geriatri, maupun bidang klinis lainnya.
Menurutnya, penguatan kompetensi tersebut akan semakin memperkuat posisi dietisien sebagai bagian penting dalam tim pelayanan kesehatan yang bekerja secara kolaboratif bersama dokter, perawat, apoteker, dan profesi kesehatan lainnya.
Ia optimistis profesi dietisien akan memiliki ruang yang semakin luas dalam sistem pelayanan kesehatan nasional, seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pelayanan gizi yang berkualitas dan berbasis bukti ilmiah.
Menutup paparannya, Prof. Susetyowati menegaskan bahwa keberhasilan transformasi layanan gizi nasional tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dijalankan, tetapi oleh kualitas praktik dietetik yang berbasis bukti, terdokumentasi secara sistematis, profesional, dan mampu menghasilkan luaran kesehatan yang lebih baik bagi pasien.
“Masa depan pelayanan gizi bukan lagi sekadar menjalankan program, tetapi bagaimana kita menghadirkan praktik dietetik yang berbasis bukti, terdokumentasi dengan baik, terstruktur, profesional, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Di situlah peran strategis dietisien akan semakin dibutuhkan,” pungkasnya.
Komentar