oleh

Karo Perekonomian Setdaprov Jatim Aftabuddin : “Musda HIMKI Jatim Jadi Momentum Perkuat Daya Saing Industri Mebel dan Kerajinan Hadapi Tantangan Global”

SURABAYA -Industri mebel dan kerajinan Jawa Timur dinilai memiliki peluang besar untuk terus berkembang di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan. Namun, untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan daya saing, pelaku industri dituntut semakin adaptif terhadap perubahan pasar, perkembangan teknologi, hingga tuntutan standar internasional.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. MHD Aftabuddin Rijaluzzaman, S.Pt., M.Si., saat membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur pada acara Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur yang berlangsung di Morazen Hotel Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Dalam sambutannya, Aftabuddin menjelaskan bahwa fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah membawa dampak ganda bagi industri mebel dan kerajinan. Di satu sisi, pelemahan rupiah dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor karena pendapatan dalam dolar memiliki nilai lebih tinggi saat dikonversi ke rupiah.

Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku, bahan penolong, mesin, komponen, material finishing, bahan kimia, aksesoris hingga logistik yang dipengaruhi harga impor dan kurs global.

“Pelaku industri perlu semakin cermat menjaga struktur biaya, meningkatkan efisiensi produksi, dan memastikan rantai pasok tetap terjaga agar mampu bersaing di pasar,” ujarnya.

Selain tantangan nilai tukar, sektor mebel dan kerajinan juga menghadapi tekanan biaya energi dan logistik akibat gejolak geopolitik global, perang dagang, serta gangguan rantai pasok internasional. Kondisi tersebut berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, biaya pengiriman, dan berbagai komponen energi lainnya.

Menurutnya, industri mebel memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap energi, mulai dari penggunaan listrik untuk pengoperasian mesin produksi, proses pengeringan kayu, pengamplasan, finishing, hingga distribusi produk ke pasar domestik maupun internasional. Kenaikan biaya energi secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi struktur biaya produksi secara keseluruhan.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, pasar internasional kini juga semakin menuntut produk yang tidak hanya unggul dari sisi harga dan desain, tetapi juga memperhatikan legalitas bahan baku, keberlanjutan proses produksi, kualitas finishing, keamanan produk, serta kepatuhan terhadap standar lingkungan.

“Daya saing industri mebel dan kerajinan ke depan tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk murah, tetapi juga produk yang berkualitas, legal, berkelanjutan, tepat waktu, dan memenuhi standar pasar global,” tegasnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong industri mebel dan kerajinan untuk terus naik kelas melalui penguatan desain produk, branding, standarisasi, pemanfaatan teknologi produksi, efisiensi energi, digital marketing, serta perluasan akses pasar ekspor.

Dengan langkah-langkah tersebut, industri mebel dan kerajinan Jawa Timur diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi tekanan ekonomi global, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang ekspor secara optimal dan menjadi salah satu pilar penting penguatan ekonomi daerah.

Aftabuddin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pengembangan industri mebel, furniture, kayu olahan, dan kerajinan. Diperlukan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi industri, lembaga keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan akselerator ekosistem usaha melalui penguatan iklim investasi, fasilitasi promosi dan akses pasar, peningkatan kapasitas pelaku usaha, hingga perluasan akses pembiayaan.

Dari sisi permodalan, Pemprov Jawa Timur terus mendorong pemanfaatan berbagai skema pembiayaan produktif seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana bergulir, dan berbagai program pembiayaan lainnya yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, pembelian bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, modernisasi peralatan, penguatan finishing dan packaging, serta pemenuhan pesanan pasar domestik maupun ekspor.

Selain itu, berbagai program pengembangan sumber daya manusia juga terus dijalankan melalui perangkat daerah yang mencakup pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, digitalisasi usaha, pemasaran, kurasi produk, fasilitasi pameran, penguatan ekspor, standarisasi, sertifikasi, hingga pendampingan bagi UMKM dan pelaku industri.

“Program-program tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha mebel dan kerajinan agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jangkauan pasar,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Aftabuddin juga menyoroti peran strategis HIMKI sebagai jembatan antara pelaku usaha, perajin, industri, eksportir, lembaga pembiayaan, dan pemerintah. HIMKI dinilai memiliki posisi penting sebagai agregator kebutuhan industri yang mampu menghimpun berbagai persoalan dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan.

Melalui organisasi tersebut, kebutuhan terkait permodalan, peningkatan kapasitas SDM, standarisasi produk, sertifikasi, promosi, akses pasar, hingga dukungan ekspor dapat disampaikan secara lebih terstruktur kepada pemerintah.

Menurutnya, masukan dan data yang disampaikan HIMKI akan menjadi bahan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran untuk mendukung perkembangan industri mebel dan kerajinan di Jawa Timur.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan HIMKI, program pembinaan dapat diarahkan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar, mendorong ekspor, serta meningkatkan nilai tambah industri mebel dan kerajinan Jawa Timur,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Aftabuddin menyampaikan optimisme terhadap masa depan industri mebel dan kerajinan Jawa Timur. Menurutnya, Jawa Timur memiliki modal besar berupa jumlah pelaku usaha yang banyak, perajin yang terampil, ketersediaan bahan baku, dukungan akses logistik dan pelabuhan, pasar domestik yang kuat, serta rekam jejak ekspor yang telah terbukti.

Potensi tersebut, kata dia, harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan organisasi, perluasan jejaring usaha, peningkatan kualitas produk, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di tingkat nasional maupun global.

Ia pun mengajak seluruh jajaran HIMKI Jawa Timur untuk terus memperkuat konsolidasi organisasi dan memperkokoh sinergi dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan industri mebel dan kerajinan Jawa Timur yang semakin maju, berdaya saing, dan mampu menembus pasar dunia.

Musyawarah Daerah HIMKI Jawa Timur diharapkannya menjadi momentum strategis untuk merumuskan langkah-langkah organisasi dalam menghadapi tantangan industri ke depan sekaligus menghasilkan keputusan terbaik bagi kemajuan sektor mebel dan kerajinan yang menjadi salah satu kekuatan ekonomi Jawa Timur.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *