Surabaya — Perwakilan dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Yordan M Batara Goa, yang turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap rencana pembangunan yang dipaparkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam keterangannya, Yordan menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD 2027 merupakan forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah, dengan tema “Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.” Forum ini, kata dia, menjadi ruang sinkronisasi antara program pemerintah daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, aspirasi masyarakat, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional.
“Musrenbang ini penting karena menjadi wadah menyelaraskan rencana pembangunan provinsi dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Namun demikian, Yordan menyoroti besarnya rencana anggaran yang disusun dalam RKPD 2027. Berdasarkan catatannya, total belanja daerah yang direncanakan mencapai sekitar Rp27,3 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp17,6 triliun.
Menurutnya, angka tersebut perlu dicermati secara hati-hati mengingat kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Ia menyinggung tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta kenaikan harga minyak yang dapat berdampak pada kemampuan fiskal daerah.
“Kondisi ekonomi global saat ini tidak menentu. Kalau tidak dihitung dengan cermat, saya khawatir target anggaran yang direncanakan ini tidak akan tercapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yordan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam merumuskan program pembangunan. Ia menilai bahwa saat ini arah kebijakan daerah tidak bisa dilepaskan dari program nasional, sehingga harmonisasi menjadi kunci keberhasilan.
“Program daerah harus selaras dengan program pemerintah pusat. Karena itu, sinergi menjadi sangat penting agar pembangunan berjalan efektif,” katanya.
Dari sisi prioritas pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan pengangguran. Ketiga sektor tersebut dinilai masih memerlukan perbaikan meskipun secara indikator umum menunjukkan tren positif.
“Secara umum memang ada perbaikan, tetapi jika dilihat lebih detail, masih ada indikator yang belum tercapai. Padahal pendidikan, kesehatan, dan pengangguran adalah sektor yang sangat fundamental,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kualitas pendidikan harus terus ditingkatkan sebagai fondasi kemajuan daerah. Begitu pula dengan sektor kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, persoalan pengangguran tidak hanya dilihat dari jumlah, tetapi juga dari kualitas pekerjaan dan tingkat pendapatan masyarakat.
“Banyak yang mungkin tidak menganggur, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini juga harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Selain itu, Yordan menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Jawa Timur, yakni kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ia menyebut disparitas antara kawasan perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi, termasuk dalam akses pendidikan dan tingkat kesejahteraan ekonomi.
Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Madura, kawasan kepulauan, serta daerah pesisir selatan Jawa Timur masih tertinggal dibandingkan dengan kawasan industri.
“Kalau dibandingkan dengan daerah industri, wilayah seperti Madura dan Pantai Selatan masih relatif tertinggal. Ini terlihat dari perbedaan tingkat upah minimum dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus lebih merata dan tidak hanya berfokus pada kawasan industri semata. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat sektor pertanian dan perdesaan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus melakukan urbanisasi ke kota-kota besar.
“Bagaimana kita membangun sistem industrialisasi yang merata, sekaligus memastikan perekonomian berpihak kepada petani dan masyarakat desa, itu yang menjadi tantangan besar,” katanya.
Yordan berharap, melalui proses Musrenbang yang partisipatif dan transparan, seluruh masukan dari DPRD dan masyarakat dapat diakomodasi dalam penyusunan RKPD 2027. Dengan demikian, kebijakan pembangunan yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Jawa Timur.
“Harapannya, pembangunan ke depan bisa lebih inklusif, merata, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di daerah tertentu saja,” pungkasnya.
Komentar