Surabaya — Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan secara komprehensif arah kebijakan pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 yang digelar pada 14 April 2026.
Dalam paparannya, Emil menegaskan bahwa pembangunan Jawa Timur ke depan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik semata, tetapi juga pada penguatan pelayanan dasar sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dalam aspek fiskal, Emil menambahkan pentingnya memahami struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara tepat. Ia mengungkapkan bahwa terdapat alokasi sebesar Rp3,5 triliun yang bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan di luar peruntukannya.
“Dana Rp3,5 triliun tersebut mayoritas dialokasikan untuk pelayanan publik, terutama sektor kesehatan seperti rumah sakit, serta pendidikan vokasi seperti SMK. Jadi ini tidak bisa dibelanjakan ke sektor lain,” jelas Emil.
Menurutnya, pemahaman yang tepat terhadap struktur anggaran menjadi penting agar kebijakan pembangunan dapat dirancang secara realistis dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat harus kembali dalam bentuk pelayanan publik dan infrastruktur yang dirasakan langsung manfaatnya.
Dalam bidang infrastruktur, Emil menyampaikan bahwa pembangunan jalan tetap menjadi prioritas, namun Pemprov Jatim juga mendorong penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. Salah satu program unggulan adalah pengembangan Trans Jatim Plus, yang dirancang sebagai transportasi bus aglomerasi untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di kawasan strategis.
Selain itu, Pemprov Jatim juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan jalur ganda (double track) kereta Surabaya Regional Railway Line yang akan menghubungkan Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik dengan nilai investasi mencapai 230 juta euro.
“Transportasi massal modern seperti ini sudah lama dinantikan masyarakat. Kunci utamanya adalah ketersediaan pendanaan, dan alhamdulillah itu sudah didorong oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Tak hanya transportasi darat, Emil juga menjelaskan pengembangan sistem transportasi terintegrasi melalui program Trans Laut Jawa Timur serta penguatan akses transportasi udara. Salah satu skema yang didorong adalah blocking seat untuk membuka akses penerbangan ke daerah-daerah, terutama guna mendukung sektor pariwisata.
“Ini bukan sekadar perjalanan dinas, tapi strategi membuka aksesibilitas. Kalau akses terbuka, wisatawan datang, ekonomi daerah akan tumbuh dan pada akhirnya bisa mandiri,” tegasnya.
Dalam sektor pertanian dan peternakan, Emil menyampaikan pentingnya hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah. Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional, termasuk sentra sapi perah dan peternakan ayam, terus didorong untuk memperkuat kemandirian melalui peningkatan kualitas bibit dan produksi.
Di bidang pendidikan, Emil menegaskan komitmen Pemprov dalam melanjutkan program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) bagi SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Program ini melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan menjadi salah satu komponen belanja terbesar di sektor pendidikan.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada sekolah negeri. Faktanya, banyak siswa kita juga belajar di sekolah swasta, sehingga dukungan harus merata,” ungkapnya.
Selain itu, program BOS Daerah Madrasah (Bosda Madin) juga terus dilanjutkan dengan skema matching grant antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, guna memperkuat pendidikan berbasis karakter.
Pada sektor kesehatan, Pemprov Jatim tengah menyelesaikan pembangunan rumah sakit regional di Jember dan Pamekasan untuk memperluas akses layanan kesehatan. Emil menegaskan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan tenaga medis, khususnya dokter spesialis.
Ia juga mengatakan keberhasilan penurunan angka stunting melalui pendekatan door to door, serta penguatan layanan kesehatan tingkat desa melalui program satu desa satu tenaga kesehatan yang dibiayai secara gotong royong antara provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Emil menekankan pentingnya transparansi, digitalisasi, dan integrasi layanan melalui konsep super app pemerintahan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah kebocoran anggaran.
“Selain sistem yang baik, kita juga percaya bahwa penguatan nilai spiritual menjadi pagar penting untuk mencegah praktik yang tidak akuntabel,” ujarnya.
Di bidang kebudayaan, program Jatim Harmoni diarahkan untuk melestarikan warisan budaya dan memperkuat identitas daerah, termasuk pengembangan kawasan budaya seperti Tengger dan Majapahit. Sementara itu, program Jatim Lestari difokuskan pada penguatan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai indikator seperti kualitas udara, air, dan tanah.
Emil juga menampaikan tantangan dalam penataan ruang dan perlindungan lahan pertanian. Ia meminta agar pemerintah daerah diberikan fleksibilitas dalam menentukan lokasi lahan baku sawah, agar tetap sejalan dengan kebutuhan investasi dan pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Emil mengungkapkan bahwa rencana belanja daerah Jawa Timur tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp27,3 triliun dengan PAD sebesar Rp17,59 triliun. Ia mengakui masih terdapat tantangan, termasuk dalam penyesuaian kebijakan fiskal dan regulasi terkait belanja pegawai.
Dari sisi perencanaan, Musrenbang RKPD 2027 telah menghimpun lebih dari 20 ribu usulan, baik dari masyarakat maupun melalui DPRD. Namun, Emil menegaskan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan, sehingga diperlukan proses seleksi yang transparan dan akuntabel.
“Yang terpenting adalah bagaimana usulan-usulan ini dirumuskan menjadi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Emil memaparkan target pembangunan makro Jawa Timur tahun 2027, di antaranya penurunan angka kemiskinan hingga di bawah 9 persen, pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu, rasio ketimpangan juga dijaga agar tetap berada di bawah 0,38.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Jawa Timur ke depan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni penguatan infrastruktur ekonomi pada 2026, penguatan pelayanan dasar pada 2027, pemerataan layanan pada 2028, peningkatan daya saing pada 2029, hingga konsolidasi pembangunan berkelanjutan pada 2030.
Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, Emil menyoroti pentingnya penguatan kawasan industri dan infrastruktur di wilayah Gerbangkertosusila yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Namun demikian, ia juga menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar wilayah di luar kawasan tersebut tetap berkembang.
Menutup paparannya, Emil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
“Pemprov tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus gotong royong dengan bupati dan wali kota. Kami menganggarkan bukan untuk menyelesaikan semua masalah, tetapi untuk mengajak semua pihak bersama-sama menyelesaikan persoalan,” pungkasnya.
Dalam agenda tersebut, hadir sejumlah pejabat nasional dan daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Komentar