Surabaya — Maraknya praktik politik transaksional dalam dinamika politik nasional, khususnya dalam satu dekade terakhir, menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D, Dr. Hj. Zuhrotul Mar’ah, yang digelar di Gedung Serbaguna Balai RW 4, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Minggu sore (24/5/2026).
Dalam kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 warga tersebut, hadir sebagai penceramah Dr. H. Mahsun Jayadi, M.Ag., yang akrab disapa Abah Kyai Mahsun. Dalam pemaparannya, ia menegaskan pentingnya membudayakan “politik nilai” di tengah masyarakat Indonesia sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Mengawali ceramahnya, Kyai Mahsun menekankan bahwa politik tidak seharusnya berubah-ubah hanya karena survei atau kepentingan sesaat.
Menurutnya, masyarakat kini semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak politik sehingga orientasi politik tidak lagi sekadar soal siapa mendapat apa.
“Perlunya dibudayakan politik nilai pada masyarakat Indonesia. Jargon ‘Satu Kata Satu Hati’ jangan hanya menjadi slogan tanpa pelaksanaan nyata di tengah masyarakat. Politik harus berpijak pada prinsip, bukan bergantung pada siapa yang membayar atau survei yang berubah-ubah,” ujarnya di hadapan warga yang hadir.
Kyai Mahsun menjelaskan, politik nilai merupakan cara berpolitik yang menjadikan nilai moral, etika, dan prinsip sebagai landasan utama dalam mengambil keputusan maupun tindakan politik. Menurutnya, politik tidak boleh hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan, kursi dewan, maupun keuntungan jangka pendek.
“Politik nilai adalah cara berpolitik yang menjadikan nilai moral, etika, dan prinsip sebagai landasan utama. Bukan sekadar mengejar kekuasaan dan keuntungan sesaat,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) selama ini mengusung platform nasionalis religius yang sejalan dengan konsep politik nilai. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, kemanusiaan, demokrasi, kebangsaan, dan ketuhanan disebut menjadi prinsip yang terus dijaga PAN dalam menentukan sikap politik.
Menurutnya, PAN akan tetap konsisten menolak kebijakan pemerintah apabila dinilai bertabrakan dengan prinsip-prinsip tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kyai Mahsun juga membandingkan politik nilai dengan politik pragmatis atau politik transaksional yang menurutnya masih marak terjadi di lapangan.
“Politik nilai berpatokan pada idealisme—benar atau salah, adil atau tidak adil. Sedangkan politik transaksional berpatokan pada kepentingan kelompok, kalkulasi kekuasaan, untung-rugi, menang atau kalah. Sudah saatnya jargon NPWP atau Nomor Piro Wani Piro ditenggelamkan,” ucapnya yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan antusias warga.
Ia menilai praktik politik transaksional menjadi tantangan serius bagi demokrasi karena kerap membuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat menjadi berjarak. Bahkan menurutnya, tak sedikit anggota dewan yang merasa cukup dengan modal politik dan hitungan biaya sehingga tak lagi turun langsung menyapa masyarakat di tingkat akar rumput.
Namun Kyai Mahsun memberikan apresiasi kepada Dr. Hj. Zuhrotul Mar’ah yang dinilainya konsisten hadir di tengah masyarakat, tidak hanya saat reses tetapi juga dalam berbagai kesempatan untuk mendengar langsung kebutuhan warga.
“Alhamdulillah Bu Dokter Zuhrotul Mar’ah, anggota Dewan dari PAN Surabaya, rutin keliling menyapa masyarakat. Selain reses, beliau juga aktif menjaring aspirasi warga secara langsung,” tuturnya yang kembali disambut tepuk tangan dan yel-yel para hadirin.
Reses yang digelar tersebut berlangsung hangat dan penuh antusiasme. Selain dihadiri warga, acara juga diikuti Ketua RW, para RT setempat, serta sejumlah tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Krembangan.
Komentar